Oleh Silvia Anggraeni, S.Pd
(Lampung)
#MuslimahTimes — Pembangunan infrastruktur yang dibanggakan oleh rezim Jokowi ternyata menyimpan cerita sedih rakyat yang tertindas. Pembangunan jalan tol yang seakan memberi manfaat bagi rakyat nyatanya banyak mengganggu ketenangan dan hak rakyat. Pasalnya banyak warga yang tanahnya diambil alih namun ganti rugi yang diberikan terlalu rendah. Banyak pula yang merasa terganggu dengan adanya pembangunan jalan tol.
Kasus-kasus ini belum terselesaikan, bahkan KPA memprediksi konflik agraria ini akan terus meningkat di era Jokowi dikarenakan pembangunan infrastruktur masih akan terus berlanjut.
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik agraria semakin banyak selama di bawah pemerintahan Jokowi. Tercatat, ada 1.769 konflik agraria selama 2015-2018.
Jumlahnya menanjak dibandingkan dengan era SBY pada 2010-2014. Saat itu, konflik agraria tercatat sebanyak 1.308 (CNN Indonesia).
Sungguh membingungkan apa yang di promosikan oleh rezim. Jargon pembangunan infrastruktur untuk rakyat, tapi nyatanya rakyat dipalak bukan hanya dengan pengambilalihan lahan secara paksa namun juga dengan kenaikan tarif tol. Kenaikan tarif tol ini melengkapi kado atas kembalinya rezim dzolim ini. Setelah sebelumnya iuran BPJS dan tarif dasar listrik yang dinaikkan. Maka tanggal 2 November pun resmi diterapkan tarif tol yang baru sebagai bentuk hadiah kejutan diawal tahun kerja rezim ini.
Pemerintah berencana menaikkan tarif sejumlah ruas tol dalam waktu dekat. Hingga akhir tahun, sejumlah ruas masih dalam proses penentuan nominal tarif baru melalui keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit, ogah menggunakan istilah kenaikan tarif. “Enggak ada yang naik, adanya penyesuaian,” ungkapnya ketika ditemui di Menara Kadin, Selasa (29/10/2019).
Topeng demokrasi kapitalisme seakan mulai terbuka. Sifatnya yang mendera rakyat kian hari kian jelas terpampang nyata. Rakyat dijadikan bulan-bulanan untuk diperas habis-habisan. rakyat dijadikan sumber penghasilan dengan berbagai macam dalih. Inilah demokrasi kapitalisme dimana negara tak berfungsi sebagai pelayan rakyat. Rakyat diminta untuk terus dewasa dan mandiri. Sementara para pejabatnya mendulang berbagai fasilitas mewah dengan gaji yang wah.
Benarkah infrastruktur adalah kebutuhan yang mendesak bagi rakyat? Hingga seolah pengadaannya kan mampu memecah problematika umat?
Infrastruktur memang amat dibutuhkan rakyat. Hal ini dikarenakan dengan lancarnya jalur transportasi akan membuat proses distribusi menjadi lancar dan merata. Sehingga ketersediaan barang kebutuhan bagi rakyat dapat dipastikan dalam kondisi aman. Namun selain kemudahan, rakyat juga memerlukan jaminan keamanan serta biaya yang terjangkau dalam hal transportasi. Karena memang hak setiap warga negara memperoleh fasilitas umum yang baik dan gratis dari pemerintah.
Maka permasalahan semacam ini akan terus bergulir selama negara menerapkan sistem demokrasi kapitalisme. Rakyat akan semakin sengsara dan diminta terus bersabar. Ini adalah bentuk kedzaliman. Jika rakyat harus bersusah payah hanya demi fasilitas yang layak, mengapa para penguasa dengan mudah menikmati fasilitas yang amat mewah.
Seharusnya bukan rakyat yang harus membiayai perawatan infrastruktur yang ada. Sepatutnya negara yang menjamin segala fasilitas publik bagi rakyatnya.
Namun lagi lagi kapitalisme yang menyebabkan negara selalu kekurangan dana untuk membiayai keperluan rakyat. Bagaimana tidak, seluruh sumber daya alam kekayaan Indonesia dikuasai swasta dan asing. Hingga rakyat tak memperoleh apa-apa kecuali hanya limbah semata.
Berbeda dengan Islam yang mengharuskan negara yang mengelola seluruh sumber daya alam yang ada. Dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengadaan dan perawatan fasilitas umum, memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan secara gratis tanpa alasan defisitnya anggaran.
Kedhzaliman demi kedzaliman terus dipertontonkan oleh sistem rusak ini. Demi keserakahan rakyat dikorbankan. Rakyat dilarang menuntut haknya dengan ditutupnya pintu muhasabah. Hingga wajah demokrasi menjadi serupa oligarki dan tirani.
Jalur transportasi yang baik amat menentukan stabilitas ekonomi suatu negara. Namun pengadaan infrastruktur dengan jalan berhutang merupakan bentuk kegagalan negara dalam mengelola sumber daya. Negara tak mampu berdaulat dalam hal ekonomi. Hingga kembali rakyat yang terdzalimi.
Ancaman Nabi SAW terhadap Pemimpin dzalim dan para pendukung nya: Menjadi Manusia yang Paling Dibenci oleh Allah Ta’ala
Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda:
إِنَّأَحَبَّالنَّاسِإِلَىاللَّهِيَوْمَالْقِيَامَةِوَأَدْنَاهُمْمِنْهُمَجْلِسًاإِمَامٌعَادِلٌوَأَبْغَضَالنَّاسِإِلَىاللَّهِوَأَبْعَدَهُمْمِنْهُمَجْلِسًاإِمَامٌجَائِرٌ
“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)
Allah Menelantarkannya pada Hari Kiamat dan Tidak Mengampuni Dosa-Dosanya
Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radiyallahuanhu menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
ثَلاَثَةٌلاَيُكَلِّمُهُمُاللَّهُيَوْمَالْقِيَامَةِوَلاَيُزَكِّيهِمْوَلاَيَنْظُرُإِلَيْهِمْوَلَهُمْعَذَابٌأَلِيمٌشَيْخٌزَانٍوَمَلِكٌكَذَّابٌوَعَائِلٌمُسْتَكْبِرٌ
“Tiga orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. (Dia) tidak sudi memandang muka mereka, (Dia) tidak akan membersihkan mereka daripada dosa (dan noda). Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. (Mereka ialah ): Orang tua yang berzina, Penguasa yang suka berdusta dan fakir miskin yang takabur.” (HR. Muslim)
Akan Dimasukkan ke Dalam Neraka serta Diharamkan Syurga Baginya
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda:
أَيُّمَارَاعٍغَشَّرَعِيَّتَهُفَهُوَفِيالنَّارِ
“Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka.” (HR. Ahmad)
Demikian ancaman bagi para penguasa dzalim yang mencurangi rakyatnya. Hanya Islam yang mampu menjaga hak umat. Dalam Islam seorang pemimpin adalah pelayan umat. Islam juga mengatur dengan tegas masalah kepemilikan. Jadi tak kan ada perampasan seperti yang terjadi saat ini.
Negara juga menjamin segala kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum diberikan oleh negara secara gratis. Karena seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki beberapa kriteria diantaranya amanah dan adil. Maka jelas Islam menolak seorang pemimpin yang dzalim.
Wallahu alam bisshowab
