Oleh. Punky Purboyowati, S.S
Muslimahtimes.com–Sungguh mengejutkan, mayoritas kelompok usia produktif (25-49 tahun) kini terancam HIV/AIDS bahkan dikabarkan kasusnya kian meningkat. Berdasarkan data Kementrian Kesehatan, Jawa Timur menjadi salah satu dari 11 propinsi dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Indonesia. Setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Timur juga penyumbang kasus HIV nasional. Kondisi ini menjadi alarm serius pasalnya sekitar 74 persen orang dengan HIV (ODHIV) yang teridetifikasi rentang usia 25 hingga 49 tahun merupakan produktivitas kerja dan berperan besar dalam pembangunan.
Sekretaris kementrian Kependudukan dan pembangunan Keluarga / BKKBN, Budi Setiyono, mengingatkan bahwa HIV berpotensi mengancam bonus demografi apabila tidak ditangani secara serius. Data nasional tahun 2025 memperkirakan terdapat sekitar 564 ribu orang hidup dengan HIV namun hingga Maret 2025 hanya sekitar 63 persen yang mengetahui statusnya, tidak semuanya menjalani terapi antiretroviral (ARV) mengakibatkan rantai penularan masih terus terjadi. (duta.co, 6-06-2026).
HIV Ciptakan Bencana Demografi
Ancaman HIV bagi bonus demografi menyebabkan penurunan produktivitas, membebani ekonomi negara, dan potensi muda. HIV berkembang senyap, badan terlihat sehat dan bekerja normal namun tak disadari mematikan secara perlahan. Sungguh mengerikan. Kasus di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengungkap tingginya HIV dipicu maraknya hubungan seksual sesama jenis (gay). Kepala Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Karawang, Yayuk Sri Rahayu menyampaikan kasus HIV di Karawang cukup tinggi. (metrotvnews.com, 11-06-2026).
Kelompok usia produktif harusnya menjadi pilar utama generasi Indonesia emas sebaliknya justru mencemaskan, potensi mereka mati perlahan. Upaya pemerintah telah dilakukan namun tak berefek sebab langkah kuratif dan prefentif bersifat solusi tambal sulam. Pemerintah tak tegas menolak LG8T sehingga wajar berkembang dan menyerang usia muda. Kaum pelangi makin berani bukan hanya bangga justru mengaku positif HIV dan mengonsumsi ATR. Jika ini terus terjadi maka yang diperoleh bukan bonus demografi tetapi bencana demografi.
Akar masalah HIV oleh karena penerapan sistem Kapitalis Sekuler yang melahirkan ‘Sipilis’ (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme). Sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan) dalam aspek hulu. sehingga melahirkan liberalisme (kebebasan) berperilaku. Salah satunya didukung media melalui film kartun, game, dan video tak senonoh yang bebas beredar. Sementara upaya pemerintah justru lebih banyak pada aspek hilir (deteksi, penanganan, pengobatan) namun akar masalahnya tak tersentuh sama sekali. Sanksi pun tak menjerakan sehingga pergaulan bebas tak terbendung.
Islam Tawarkan Solusi
Islam memandang liwath (homo/gay), sebagai penyimpangan fitrah dan dosa besar.
Firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syu’ara Ayat 165-166. “Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat liwath), dan kamu tinggalkan istri-istri yang diciptakan oleh Tuhanmu untukmu? Kamu (sebenarnya) adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Asy-Syu’ara: 165-166).
Penerapan sistem Sekuler hari ini tak mampu mencegah perbuatan menyimpang. Sebaliknya penerapan sistem Islam mampu mencegahnya bahkan sedini mungkin. Melalui aturan syariat Islam yang sempurna mengatur pergaulan antara pria dan wanita sesuai fitrahnya. Untuk pencegahan HIV dilakukan pencegahan (preventif) dan penegakan aturan (kuratif). Pencegahan preventif dilakukan dengan mewajibkan pemisahan kehidupan pria dan wanita kecuali pada hal-hal yang dibolehkan syariat seperti muamalah, pengobatan, dan lain-lain. Menjaga pandangan (ghadul bashor) dan menutup aurat. Memisahkan tempat tidur sejak usia dini, melarang ikhtilat (bercampur baur). Dianjurkan berpuasa untuk membentengi diri dan menikah bagi yang mampu. Jika ada kelainan yang tak sesuai fitrahnya maka dilakukan terapi medis dan psikologis sesuai tingkat kesulitan.
Sedangkan pencegahan kuratif dilakukan dengan penerapan hukum sanksi jera berupa rajam, cambuk, dan sejenisnya ditegakkan oleh Qadhi mazhalim. Memberi sanksi bagi sarana (media) yang memfasilitasi perilaku menyimpang. Melalui Departemen penerangan akan mengatur konten positif dan negatif. Memberikan edukasi melalui literasi digital islami, pemblokiran mandiri, dan penegakan moral. Semua itu dapat dilakukan dengan menegakkan aturan Islam secara kaffah oleh negara. Melalui edukasi Islam dalam keluarga sebagai benteng pertahanan diri didukung sistem pendidikan berbasis Islam oleh negara yang menekankan terbentuknya kepribadian Islam (syakhsiyah Islam) yang pola pikir dan pola sikapnya berdasarkan Islam semata. Sehingga bencana demografi akan sirna dan generasi muda mampu bangkit kembali. Wallahu a’lam bisshowab.
