Oleh. Asha Tridayana
Muslimahtimes.com–Belakangan ini, masyarakat dibuat waspada dengan salah satu program pemerintah yakni sensus ekonomi. Pasalnya, tersebar kabar jika pelaksanaan sensus ekonomi dalam rangka penarikan pajak atau berbagai tagihan yang akan dibebankan kepada masyarakat berdasarkan data kekayaan yang dimiliki. Hingga di media sosial pun ramai diperbincangkan, tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan alasan dibalik setiap pertanyaan yang diajukan petugas sensus karena dirasa terlalu mendetail. Diantaranya besaran penghasilan dan pengeluaran, tagihan listrik, jumlah kendaraan, kondisi rumah, kepemilikan aset, aktivitas ekonomi dan berbagai pertanyaan rinci lainnya (kronologi.id 24/06/26).
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa anggaran untuk Sensus Ekonomi 2026 baru dialokasikan Rp 2,13 triliun. Sekalipun belum mencukupi kebutuhan, Sensus Ekonomi 2026 akan tetap dilaksanakan karena sangat krusial melihat kondisi masyarakat Indonesia telah banyak mengalami perubahan pasca covid-19 (finance.detik.com 28/01/26).
Pernyataan tersebut disambut oleh BPS Kabupaten Batang yang berusaha mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan strategi jemput bola. BPS mengerahkan puluhan petugas secara serentak untuk mendatangi rumah-rumah warga dan pusat aktivitas ekonomi, termasuk pasar tradisional. Tercatat pada awal Juli 2026, Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Batang mencapai 33,73 persen.
Kepala BPS Kabupaten Batang, Heni Djumadi, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh aktivitas usaha hingga karakteristik tempat tinggal sebagai data sosial ekonomi masyarakat. Hasilnya akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, mengembangkan investasi, memetakan potensi ekonomi daerah hingga membuat program pemberdayaan pelaku usaha. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi secara akurat agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (jateng.tribunnews.com 09/07/26).
Bukan kali pertama, program pemerintah memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Karena ketidakjelasan tujuan dan mekanisme diadakannya program tersebut. Sehingga wajar jika mayoritas masyarakat berprasangka negatif dengan Sensus Ekonomi 2026. Apalagi program berkala tersebut sejauh ini tidak memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki kualitas kehidupan. Pemerintah hanya mengumpulkan data seolah-olah peduli dengan kondisi rakyatnya padahal rakyat dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Ditambah lagi, besarnya anggaran BPS untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 hingga triliunan. Padahal sudah menjadi rahasia umum jika program pemerintah merupakan ajang tasyakuran bagi pejabat untuk mendapatkan cuan. Di setiap level pemerintah terjadi pemangkasan anggaran (korupsi berjamaah). Mereka hanya memanfaatkan rakyat agar kebijakan dapat disahkan sekalipun minim realisasi bahkan sering kali tidak berpihak pada rakyat. Sehingga dapat dikatakan, anggaran yang begitu besar tidak tepat sasaran sebagaimana tujuan program yang digadang-gadang.
Hal ini tidak terlepas dari sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan oleh negara. Sistem yang memang meniscayakan kecurangan, kezaliman, ketidaktaatan pada aturan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Karena sistem demokrasi kapitalisme menilai segala sesuatu berdasarkan keuntungan materi. Sedangkan demokrasi memposisikan kedaulatan di tangan rakyat yang memungkinkan banyak terjadi penyimpangan, termasuk dalam memilih penguasa. Mereka dipilih bukan karena potensi dan syarat-syarat mutlak sesuai standar Islam melainkan seberapa besar modal yang mampu dikeluarkan demi memanipulasi suara. Sehingga tidak heran, saat berkuasa mereka berlomba mengembalikan modal dengan berbagai cara. Salah satunya melalui program dan kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat.
Begitulah potret buram penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Nampak jelas kebobrokannya hingga tidak ada lagi harapan jika masih mempertahankannya. Mayoritas masyarakat sejatinya telah menyadari ketidakseriusan pemerintah dalam mengemban amanah. Namun, mereka tidak memahami bahwa sumber kerusakan berasal dari penerapan sistem sehingga sejauh ini mereka hanya berharap pada pemimpin baru yang dikenal bersih. Padahal adanya sistem dapat mengubah atau membentuk pemahaman seseorang termasuk saat memasuki sistem demokrasi kapitalisme. Awalanya pro rakyat tapi saat menduduki jabatan dengan mudah melupakannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara hanya dengan mengganti sistem rusak dengan sistem shohih, tepat pada sumber masalahnya.
Tidak lain sistem Islam, sistem yang memposisikan kepemimpinan sebagai amanah dan kelak dipertanggungjawabkan. Sehingga kebijakan dan program yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat bukan asal-asalan apalagi hanya menguntungkan pihak tertentu. Tujuan dan mekanismenya jelas, tepat sasaran, anggaran belanjanya pun sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Sistem Islam memprioritaskan umat bukan memanfaatkannya sehingga kalaupun terjadi pendataan masal maka umat dengan suka rela memberikan informasi akurat. Apalagi dampak positif dari kebijakan dan program negara benar-benar dirasakan umat. Terbukti saat Islam diterapkan, umat Islam menjadi umat terbaik selama 13 abad lamanya.
Kondisi ini ditunjang dengan berbagai sistem kehidupan yang saling bersinergi. Salah satunya sistem ekonomi Islam mengatur pengelompokkan harta kekayaan, seperti harta kepemilikan negara, umum dan individu. Tidak mungkin terdapat harta per individu diluar batas hingga terjadi kesenjangan. Kalaupun dilakukan pendataan dalam rangka pendistribusian kekayaan atau memetakan potensi setiap wilayah untuk mengetahui daerah yang surplus dan yang kekurangan baik dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar ataupun dari kemajuan pembangunan agar setiap wilayah mendapatkan fasilitas yang sama-sama memadai. Sehingga arah kebijakan sejalan dengan kebutuhan umat.
Negara yang menerapkan sistem Islam benar-benar hadir di tengah umat untuk memahami kondisinya secara riil sehingga kesejahteraan seluruh umat dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, seluruh umat Islam berkewajiban memperjuangkan tegaknya kembali Islam agar terjamin kualitas hidup di dunia dan akhirat. Allah Swt berfirman, “Untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syari’at) dan jalan yang terang.” [QS. Al-Maidah (5): 48]
Wallahu’alam bishowab.
