Oleh. Novita. L, S.Pd
Muslimahtimes.com–Di tengah perhatian dunia yang terus tertuju pada krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, sebuah fakta kembali menguatkan watak penjajahan yang dijalankan entitas Zionis Israel. Citra satelit yang dipublikasikan media internasional mengungkap pembangunan tembok tanah raksasa sepanjang sekitar 23 kilometer yang membelah lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza. Proyek ini dikerjakan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir dan melintasi kawasan-kawasan permukiman Palestina yang telah luluh lantak akibat agresi militer.
Pembangunan penghalang fisik tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur militer. Ia merupakan simbol sekaligus strategi politik yang menunjukkan arah kebijakan Israel terhadap Palestina: memperkuat kontrol, mempersempit ruang hidup rakyat Palestina, dan menciptakan fakta baru di lapangan yang semakin menyulitkan terwujudnya kedaulatan Palestina.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap pembangunan pagar, tembok, kawasan penyangga, maupun zona militer selalu diikuti dengan pengurangan akses masyarakat Palestina terhadap tanah, rumah, sumber penghidupan, dan kebebasan bergerak. Dengan demikian, tembok baru di Gaza bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian panjang kebijakan kolonial yang terus berlangsung.
Lebih dari dua juta warga Gaza telah mengalami penderitaan luar biasa akibat perang, blokade, pengungsian, kelaparan, serta hancurnya fasilitas publik. Kini, pembangunan tembok tersebut semakin mempertegas bahwa tujuan yang ingin dicapai bukan sekadar operasi keamanan, melainkan penguasaan wilayah secara lebih permanen.
Di sinilah umat Islam perlu membaca perkembangan ini secara jernih. Tembok yang membelah Gaza mengirimkan pesan bahwa entitas Zionis tidak sedang mempersiapkan kemerdekaan Palestina, melainkan memperkuat cengkeraman atas tanah yang didudukinya. Setiap langkah yang diambil di lapangan menunjukkan upaya menciptakan realitas baru yang menguntungkan kepentingannya sendiri.
Karena itu, harapan bahwa Israel pada akhirnya akan dengan sukarela memberikan kemerdekaan kepada Palestina patut dipertanyakan. Berbagai proses diplomasi selama puluhan tahun telah silih berganti. Beragam forum internasional telah menghasilkan resolusi, perundingan, hingga kesepakatan politik. Namun, fakta di lapangan justru memperlihatkan terus meluasnya pendudukan, pembangunan permukiman, dan penguasaan wilayah Palestina.
Dalam konteks tersebut, berbagai narasi yang menawarkan solusi tanpa menyentuh akar persoalan patut dicermati secara kritis. Wacana seperti Bridge of Prosperity (BoP) maupun berbagai proyek pembangunan kembali Gaza sering dipresentasikan sebagai jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan. Namun, apabila penguasaan wilayah, blokade, dan pendudukan tetap berlangsung, maka proyek-proyek tersebut berpotensi hanya menjadi solusi parsial yang tidak menyelesaikan persoalan pokok, yakni berakhirnya penjajahan.
Kesejahteraan tidak mungkin berdiri di atas tanah yang masih diduduki. Rekonstruksi tidak akan bermakna apabila sewaktu-waktu bangunan kembali dihancurkan. Bantuan ekonomi pun tidak akan menghadirkan kemerdekaan apabila rakyat tetap kehilangan hak menentukan nasibnya sendiri.
Bagi umat Islam, kondisi ini menjadi pengingat agar tidak mudah terbuai oleh narasi politik yang tampak menjanjikan, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Allah Swt. telah mengingatkan,
“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka.” (QS. Al-Baqarah: 120)
Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai peringatan agar kaum muslim memiliki kewaspadaan politik dan tidak bersandar kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan bertentangan dengan Islam. Sikap kritis menjadi bagian dari tuntunan syariat ketika menghadapi berbagai agenda internasional yang menyangkut nasib umat.
Dalam pandangan Islam, Palestina bukan sekadar persoalan batas negara modern, melainkan bagian dari negeri kaum muslim yang memiliki kedudukan istimewa. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan salah satu dari tiga masjid yang memiliki keutamaan untuk diziarahi. Oleh karena itu, pembelaan terhadap Palestina tidak hanya didorong oleh pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga oleh ikatan akidah.
Para fuqaha menjelaskan bahwa apabila suatu wilayah kaum muslim diserang dan diduduki musuh, maka membelanya merupakan kewajiban. Selama kemampuan kolektif umat tersedia, kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab bersama sesuai ketentuan syariat. Dalam kerangka inilah jihad memiliki kedudukan sebagai mekanisme syar’i untuk melindungi negeri kaum muslim dari agresi dan pendudukan.
Pada saat yang sama, realitas dunia Islam hari ini menunjukkan bahwa umat berada dalam kondisi terpecah ke dalam banyak negara dengan kepentingan politik yang berbeda-beda. Fragmentasi ini menyebabkan respons terhadap tragedi Palestina sering kali tidak memiliki kekuatan politik maupun militer yang terpadu. Akibatnya, penderitaan rakyat Palestina terus berlangsung tanpa adanya langkah kolektif yang mampu menghentikan agresi secara menyeluruh.
Sebagian pemikir politik Islam berpendapat bahwa ketiadaan institusi kepemimpinan tunggal bagi umat Islam menjadi salah satu faktor yang melemahkan kemampuan umat dalam memberikan perlindungan terhadap negeri-negeri kaum muslim. Berdasarkan pandangan tersebut, mereka memandang pentingnya persatuan politik umat di bawah kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sebagai jalan untuk menghadirkan perlindungan (junnah) bagi kaum muslim.
Di tengah derasnya propaganda dan dinamika geopolitik internasional, umat Islam hendaknya tidak melupakan akar persoalan Palestina. Selama penjajahan masih berlangsung, selama tanah Palestina terus dirampas, dan selama hak rakyat Palestina masih diabaikan, berbagai proyek politik maupun ekonomi tidak akan menghadirkan keadilan yang hakiki.
Tembok baru yang membelah Gaza menjadi pengingat bahwa penjajahan tidak pernah berhenti bekerja. Ia berubah bentuk, berganti strategi, dan menggunakan berbagai instrumen untuk mengukuhkan dominasinya. Karena itu, umat Islam dituntut memiliki kesadaran politik yang tajam, menjaga persatuan, serta terus mengupayakan solusi yang berpijak pada ajaran Islam sesuai keyakinan mereka. Hanya dengan kesatuan visi dan kepemimpinan yang kuat, cita-cita membebaskan negeri-negeri kaum muslim dari penjajahan diyakini dapat diwujudkan secara lebih efektif.
Wallahua’lam bisshawab
