Oleh. Heriani
Muslimahtimes.com–Indonesia kembali digemparkan dengan fakta pahit tentang praktik ilegal pengelolaan tambang. Hal ini diketahui penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) dari enam smelter ilegal kepada PT Timah Tbk, menuai kerugian besar secara drastis hingga mencapai Rp300 triliun.
Pada hari Senin, 06 Oktober 2025 di Pangkalpinang Bangka Belitung, Presiden Prabowo Subianto meninjau kawasan smelter PT Tinindo Internusa dan ditemani oleh menteri (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pada kegiatan itu, Presiden Prabowo memberi keterangan pers dalam pertemuan tersebut.
Dikutip dari tempo.co. Awalnya, Prabowo menyebut rombongannya baru saja meninjau rampasan negara berupa smelter dari enam perusahaan swasta yang melanggar hukum. Kemudian Presiden Prabowo juga membahas soal kerugian negara yang mencapai ratusan triliun dari operasi tambang ilegal keenam perusahaan tersebut.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kerugian Rp300 triliun, kerugian negara sudah berjalan Rp 300 triliun, ini kami hentikan,” kata Prabowo di menit 03:23 video itu.
Fakta ini seolah-olah memberi alarm kepada kita bahwa persoalan tambang bukanlah suatu hal yang bisa dikelola secara asal-asalan atau ilegal. Sebab apabila tata pengelolaan tambang salah, maka tentunya juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
Namun, ironisnya negara seakan-akan acuh dan lepas tangan dalam menangani persoalan pertambangan. Buktinya selama bertahun-tahun swastanisasi tambang di negeri ini alih-alih berkurang, tetapi justru mafia perampas milik umum ini malah dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya demi kepentingan individu semata.
Sistem Merampas
Perlu diketahui bahwa, mengapa negara sampai acuh dan lepas tangan dengan tata kelola pertambangan? Padahal jika dipikir-pikir hal ini tentunya bisa memberi keuntungan dan manfaat yang besar untuk masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar.
Jawabannya tidak lain karena, negara ini memang memakai sistem yang mendukung tentang perampasan. Sistem ini dinamakan dengan sistem kapitalisme-sekularisme yang diterapkan sampai sekarang. Penting untuk diketahui bahwa, target atau tujuan utama dalam sistem kapitalisme hanyalah meraup keuntungan semata tanpa melihat dampak kerusakan nyata yang ditimbulkan.
Maka tidak heran bila mafia perampasan milik umum atau swastanisasi tambang terus bermunculan dimana-mana, baik yang terdeteksi maupun tidak. Karena itu, satu-satunya cara untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh pengelolaan tambang ilegal bukan hanya mencabut swasta yang terdeteksi saja.
Namun hal yang perlu ditindak lebih utama yaitu mesti juga mencabut biang permasalahan sesungguhnya yaitu mencabut sistem kapitalisme sampai ke akar-akarnya hingga tak tersisa. kemudian mengganti dengan sistem alternatif yang menjamin pengelolaan tambang secara sempurna untuk kesejahteraan hidup masyarakat.
Sistem Alternatif
Beda halnya dengan negara sistem kapitalisme yang acuh terhadap kepentingan masyarakat, negara dalam sistem Islam justru malah bertanggung jawab dalam urusan kepentingan masyarakat. Itulah mengapa sebabnya sistem Islam dijadikan satu-satunya sistem alternatif dari sistem yang lain.
Adapun terkait status tambang, Islam memandang hal ini termasuk dalam kategori hak kepemilikan umum yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Hal yang menakjubkan dalam sistem Islam juga terlihat dalam sistem politik dan ekonominya yang menjamin sumber daya alam dikelola sesuai dengan syariat. Negara Islam dibawah naungan Khilafah, tambang hanya akan dikelola langsung oleh negara kemudian hasilnya semata-mata dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan.
Maka dengan demikian, dalam negara Khilafah pihak swasta atau asing tidak diperkenan atau dibiarkan untuk melakukan pertambangan apalagi melalukannya secara ilegal. Tetapi apabila terjadi suatu penambangan ilegal, maka negara Khilafah sebagai pengurus umat tidak akan tinggal diam dengan memerangi para mafia perampas kepemilikan umum itu secara tuntas.
Wallahu’alam Bisshawab
