Oleh. Dewi Puspita Sari, M.T
Muslimahtimes.com–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Awal tahun ini, kasus keracunan massal menimpa siswa di sejumlah daerah. Dalam rentang 1–13 Januari 2026 saja, tercatat 1.242 siswa menjadi korban, dan jumlah tersebut terus bertambah hingga akhir bulan.
Di Jawa Tengah, misalnya, sekitar 600 siswa SMA Negeri 2 Kudus mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG, dengan 118 di antaranya harus dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan makanan tercemar bakteri E. coli, yang diduga berasal dari kuah soto dan sambal (Kompas.tv, 29/01/2025).
Rangkaian peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana negara mampu menjamin keamanan program gizi yang ditujukan untuk masa depan generasi?.
Keracunan massal juga terjadi di Sulawesi Utara Tomohon, 64 siswa menjalani rawat inap. 28 Januari 2026, total korban yang tercatat mencapai 197 yang tersebar di empat rumah sakit. RSUD Anugrah Tomohon tercatat merawat pasien rawat inap terbanyak yakni 29 orang, disusul RS Gunung Maria dengan 18 orang. Ratusan siswa di Tomohon mengeluhkan gejala mual dan pusing usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis pada Senin (26/1).
Pemerintah daerah bersama Instansi terkait saat ini tengah melakukan investigasi, termasuk uji laboratorium sampel makanan untuk mengetahui penyebab keracunan ini. Kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Grobogan, sebanyak 803 orang keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Beliau mengatakan menu MBG yang disantap para siswa pada hari itu adalah nasi kuning, telur dadar, tempe orek, dan abon. Ia menyebut penyedia MBG itu dari SPPG Grobogan Gubug Kwaron 1. Dari 803 orang yang terdampak, 54 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. (https://news.detik.com 13-01-26).
Anggaran MBG yang naik drastis ternyata tidak membuat kualitas MBG membaik. Apa yang sebetulnya terjadi ? Permasalahan MBG menurut pakar bukan hanya sekedar pelaksanaan teknis, tapi merupakan masalah fundamental. Sunat anggaran yang gila-gilaan membuat progrm ini menjadi proyek strategis bagi koruptor. Semakin banyak kini yang mengugat MBG karena banyaknya masalah yang terjadi akibat penyediaan MBG. Bahkan ada seruan dari masyarakat hingga pejabat untuk menghentikan MBG yang terlalu memaksakan programnya yang sarat kepentingan.
Kebijakan Populis Sarat Kepentingan
Kasus berulang menunjukkan lemahnya standar keamanan dan pengawasan MBG, hal ini dinilai banyak pihak ada unsur pembiaran. Negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok rakyat dengan berusaha mensejahterakan rakyatnya lewat mekanisme membuka lapangan pekerjaan yang luas dan memberi pelayanan terbaik.
Alih-alih menjamin gizi generasi, MBG justru mengancam kesehatan peserta didik. Terbukti banyaknya kasus keracunan siswa akibat MBG yang terjadi di beberapa sekolah. Pemerintah memandang kasus ini seolah masalah kecil. MBG ini banyak memakan korban karena dilaksanakan oleh pihak yang sarat kepentingan, bukan atas dasar pelayanan. Kapitalis membuat pola pikir pengusaha lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan generasi. Penguasa berperan sebagai pengusaha membuat proyek yang menguntungkan kelompoknya.
Banyak pihak yang mencari untung dibalik proyek ratusan triliun ini, BGN (Badan Gizi Nasional) menyatakan semua parpol punya dapur MBG. Bila demikian maka setiap kelalaian, korupsi, mark up anggaran akan sulit dibongkar karena sistemnya membuat pengusaha selaku penyedia MBG kebal aturan karena mereka juga pembuat aturan. Harus ada langkah preventif dan kuratif yang efektif dan efisien agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Namun hal itu sulit terwujud dalam sistem yang mengijinkan penguasa menjadikan rakyatnya lahan bisnis dan mengutamakan keuntungan materi daripada keselamatan generasi. Terdapat perbedaan yang amat besar antara anggaran yang fantastis dengan tujuan normatif MBG (mencegah stunting dan memenuhi gizi anak) terhadap pelaksanaannya dilapangan.
Diduga kuat kebijakan ini lebih berorientasi proyek daripada jaminan kesejahteraan. MBG yang telah berjalan dinilai masyarakat hanya berfokus pada distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi dan perbaikan gizi buruk. Akar persoalan gizi buruk yang terjadi saat ini sebetulnya berakar dari sistem Kapitalisme yang menciptakan kemiskinan struktural, daya beli rendah, dan ketimpangan dalam akses kebutuhan pokok, distribusi kekayaan alam yang tidak merata membuat banyak generasi yang tidak mampu mendapatkan kebutuhan pokok.
Sistem rusak ini membuat pendekatan tambal sulam khas ala Kapitalisme yang tidak pernah bisa menyelesaikan masalah secara fundamental. Karena memang sebetulnya sistem inilah sumber masalah. Alhasil MBG hanya akan menyelesaikan masalah dipermukaannya saja tanpa menyentuh akar masalah yang sebetulnya yakni kemiskinan yang terstruktur.
Islam Konsep yang Menyejahterakan
Negara Islam yang menerapkan Islam kaffah menjadikan penguasa (Khalifah) bertindak sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Ia akan memastikan rakyatnya memperoleh kebutuhan pokok dan dasar untuk kelangsungan hidupnya dengan melaksanakan konsep Islam yang terbukti mensejahterkan selama berabad- abad. Sejarah mencatat bahwa ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin kekhilafahan Islam sulit sekali menemukan warga yang berhak menerima zakat. Khilafah Islam mampu mensejahterakan dengan cara distribusi kekayaan yang merata sesuai dengan Firman Allah Subhanwata’ala :
Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (TQS. Al-Hasyr ayat 7)
Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, keamanan) menjadi tanggung jawab negara sebagai perwakilan rakyat dalam mengelola sumber daya alam. Baik dengan mekanisme langsung untuk kebutuhan dasar maupun mekanisme tidak langsung untuk kebutuhan pokok. Hal ini hanya dapat terwujud melalui penerapan syariat Islam. Karena Islam satu-satu aturan yang sempurna dan menyeluruh tahu kebutuhan manusia sebagai khalifah dibumi.
Islam menjamin kesejahteraan setiap individu rakyat dengan mekanisme tidak langsung seperti membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan upah layak bagi laki-laki sebagai kepala keluarga. Karena bekerja bagi seorang laki-laki merupakan kewajiban.
Wallahu a’lam
