Oleh. Ita Husnawati
Muslimahtimes.com–Setelah serangan AS terhadap Iran, desakan untuk keluar dari BoP menguat dari berbagai elemen masyarakat. Dintaranya dari Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia dengan memberikan peringatan bagi presiden agar menuntaskan janjinya untuk menarik Indonesia dari BoP ketika tujuan BoP tidak sejalan dengan kemerdekaan Palestina. MUI menganggap BoP tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina, karena dengan penyerangan terhadap Iran membuktikan bahwa Presiden AS sebagai ketua BoP sebenarnya adalah perusak perdamaian, sehingga BoP semakin kehilangan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum. (tempo.co, 07/03/2026)
Dari sumber yang sama dikabarkan bahwa Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan beresiko mencenderai konsistensi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Forum Alumni Komisioner Komnas HAM juga mengingatkan bahwa struktur BoP yang tidak melibatkan Palestina pada agenda rekontruksi Gaza, bersifat kontra produktif dengan politik luar negeri Indonesia yang ingin menghapus penjajahan di atas dunia. Bergabungnya Indonesia dengan BoP hanya akan membebani keuangan negara, juga akan membawa Indonesia terlibat ke dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza, serta melanggengkan praktik politik dominasi maupun imperialisme. Direktur Imparsial koalisi masyarakat sipil juga menilai bahwa struktur dan mekanisme BoP didominasi oleh kepentingan politik tertentu.
Sikap Pemerintah terkait BoP
Sementara itu pemerintah menyatakan bahwa pembicaraan BoP dinyatakan on hold, setelah sebelumnya Presiden menyatakan diri bergabung dengan BoP di tengah acara Forum Ekonomi Dunia di Swiss, tanggal 22 Januari 2026. BoP diklaim akan menanganai konflik di berbagai belahan dunia, salah satunya di Gaza. Menurut Menlu, penundaan pembahasan BoP dilakukan karena pemerintah memprioritaskan pemantauan perkembangan konflik Iran. Pemerintah juga fokus memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut. Pemerintah menyatakan mempertimbangkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas-aktif, serta dinamika situasi di lapangan. Saat ini, pemerintah memandang keikutsertaan dalam badan tersebut sebagai bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina. (kontan.co.id,0 8/03/2026
BoP adalah Proyek Kolonial
BoP yang diusung dengan misi perdamaian, terbukti tidak berhasil mewujudkan perdamaian, karena pelaku perang adalah ketua BoP itu sendiri (AS). Ketua BoP sejak awal adalah pendukung utama penjajah Palestina (Zionis Israel). Jadi, sangat tidak logis jika pendukung penjajah, tetiba berubah menjadi pembela yang dijajah, ingin membangun kembali Gaza yang sudah runtuh dibombardir oleh sekutunya bahkan menggunakan senjata termobarik yang menyebabkan jenazah korbannya menguap. Berbagai sumber menyebutkan bahwa ketua BoP mengajak 60 negara untuk bergabung dan mengharuskan negara anggota tetapnya untuk menyumbangkan dana sebesar US$ 1 miliyar kepada BoP. Negara-negara Eropa banyak yang menolak untuk bergabung. Israel pun sebagai peserta, menolak memberikan kontribusi finansial. Bergabungnya Indonesia dengan BoP, tetap tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah BoP, karena dominasi kebijakan dipegang oleh ketua BoP, sehingga Indonesia hanya mengikuti rencana AS, apapun bentuknya.
BoP adalah proyek kolonial AS untuk menguasai Palestina dengan memanfaatkan finansial dan pasukan dari negara-negara anggotanya. Dengan BoP senjata Hamas dilucuti karena perlawanan Hamas dianggap terorisme, sebaliknya Israel tidak dianggap teroris. Sikap pemerintah yang masih bertahan di BoP menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu melepaskan diri dari dominasi AS. itu artinya Indonesia terjajah secara politik. Ditinjau dari hukum Islam, Indonesia haram bergabung dengan BoP yang menjadi strategi AS untuk menguasai Palestina, karena BoP juga adalah realisasi dari two state solution yang mengakui eksistensi negara penjajah (Israel).
Jihad dan Khilafah adalah Solusi
Penjajahan terhadap Palestina sudah berlangsung sangat lama. Berawal dari runtuhnya institusi yang mempersatukan kaum muslim di seluruh dunia, yakni Khilafah Utsmani yang kekuasaannya meliputi 2/3 dunia. Setelah runtuh, kekuatan kaum muslim secara politik menurun, dunia Islam dengan mudah dijajah dengan segala bentuknya, termasuk Palestina yang masih berlangsung hingga kini. Tanpa Khilafah, umat Islam terpecah belah seperti saat ini dan tidak bisa menerapkan hukum Allah secara Kaaffah, serta tidak bisa melindungi kaum muslim dari penjajahan. Maka menyatukan kembali seluruh negeri muslim dalam naungan Khilafah harus menjadi agenda utama umat Islam sedunia.
Menegakkan Khilafah berarti mewujudkan sarana untuk menegakkan hukum Allah. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dan Khulafaurrasyidin serta Khalifah sesudahnya. Dengan Khilafah umat akan dipimpin dengan Undang-undang yang bersumber dari wahyu. Jihad adalah perintah Allah yang sangat jelas dan disebutkan dalam beberapa ayat, makna Jihad yang hakiki adalah ‘qital” (perang). Perintah Jihad turun pada tahun ke-2 Hijriyah bersamaan dengan turunnya perintah puasa Ramadhan. Rasulullah ﷺ dan para sahabat merealisasikan perintah tersebut dengan perang Badar dalam keadaan berpuasa dan berhasil meraih kemenangan, padahal jumlah pasukan muslim hanya 1/3 dari jumlah pasukan kaum kafir Quraisy. Itulah bentuk pertolongan Allah, ketika mentaati Allah dan Rasul-Nya.
Saat Khilafah masih tegak, tidak ada satu wilayah pun yang dibiarkan terjajah atau kekurangan pangan. Pada masa pemerintahan Al-Mu’tashim Billah, terdapat kisah seorang muslimah yang dilecehkan oleh kaum Romawi dan berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu’tashim, maka Al-Mu’tashim menurunkan puluhan ribu pasukan hingga Ammuriyah (Romawi) berhasil ditaklukkan. Selain itu, pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a., wilayah Madinah dan sekitarnya mengalami musim paceklik, maka Khalifah Umar r.a. menulis surat kepada Amru bin al-‘Ash selaku Gubernur Mesir saat itu. Amru bin al-‘Ash menulis surat balasan: “….. Aku mendatangkan kepada Anda, unta-unta yang kepalanya ada di hadapan Anda, dan ekornya masih ada di hadapanku, sementara itu aku masih berharap dapat menemukan jalan untuk mengangkutnya melalui jalur laut.” Demikianlah, begitu cepatnya penanganan dalam Khilafah. Jadi, tidak ada solusi lain untuk mewujudkan keadilan dan menolong saudara kita yang dijajah selain dengan menegakkan Khilafah Rasyidah. Wallahu A’lam. []
