Oleh. Sari Ramadani, S.Pd
Muslimahtimes.com–Sungguh ironis, saat negara berusaha menata anggaran, justru pelayan publik menjadi pihak pertama yang harus memikul beban efisiensi. Ketika stabilitas fiskal menjadi fokus utama, ribuan PPPK di berbagai wilayah kini berada dalam ketidakpastian. Seolah-olah, bertahun-tahun pengabdian mereka bisa lenyap hanya karena satu kebijakan yang membatasi anggaran belanja.
Ancaman pemberhentian ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola fiskal. Batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam APBD mendorong pemerintah daerah mengambil langkah yang tidak mudah, bahkan cenderung menyakitkan, yakni mengurangi tenaga kerja publik. Kasus di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat menjadi gambaran nyata bagaimana tekanan anggaran berujung pada keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan banyak orang, terutama mereka yang telah lama mengabdi, tetapi kini dihadapkan pada ketidakpastian masa depan (bbc.com, 26/03/2026).
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan publik dan stabilitas sosial. Ketika jumlah tenaga kesehatan, guru, dan pegawai layanan lainnya menurun, masyarakat akan merasakan dampak negatif terhadap kualitas pelayanan. Pada saat yang bersamaan, meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan kontrak dapat berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi di daerah. Apakah efisiensi dalam penggunaan anggaran selalu berarti harus mengorbankan pelayanan publik?
Sinyal serupa terlihat di Sulawesi Selatan, yang mulai membuka kemungkinan merumahkan PPPK pada 2027 demi menjaga stabilitas fiskal. Kebijakan ini diambil di tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk tetap membiayai sektor lain seperti infrastruktur. Namun, pilihan tersebut tetap menyisakan dilema. Upaya menjaga disiplin fiskal di satu sisi berpotensi memunculkan persoalan sosial baru di sisi lain. Opsi mendorong PPPK mengikuti seleksi CPNS pun belum tentu menjadi solusi, mengingat tidak semua memiliki kesempatan yang sama (sulawesi.bisnis.com, 27/03/2026).
Situasi ini makin rumit dengan adanya penyempitan fiskal daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Dengan ruang pendapatan yang terbatas, pemerintah daerah harus menyesuaikan pengeluaran tanpa fleksibilitas yang memadai untuk meningkatkan pemasukan. Dalam kondisi seperti ini, belanja pegawai menjadi sasaran paling cepat untuk ditekan, meskipun risikonya besar terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas sosial (money.kompas.com, 29/03/2026).
Berbagai opsi pun mengemuka. DPR RI menawarkan beberapa alternatif, mulai dari tetap menjalankan aturan dengan konsekuensi pemecatan, melakukan efisiensi internal, hingga menunda penerapan kebijakan. Dari pilihan tersebut, penundaan dinilai paling realistis karena memberi waktu bagi daerah untuk beradaptasi tanpa harus mengambil langkah ekstrem. Meski demikian, solusi ini lebih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan yang lebih dalam, yaitu desain sistem fiskal itu sendiri (kolakaposnews.fajar.co.id, 29/03/2026).
Sebenarnya, masalah ini bukan hanya berkaitan dengan anggaran teknis. Lebih dari itu, ini menyangkut cara pandang dalam mengelola negara. Kebijakan yang mengutamakan efisiensi fiskal di atas kesejahteraan pekerja menunjukkan bahwa para pegawai publik sering dianggap sebagai faktor ekonomi semata. Dalam keadaan penuh tekanan, mereka menjadi yang paling mudah beradaptasi. Hal ini membuat negara berisiko kehilangan peranan penting sebagai pengelola yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan warganya.
Skema PPPK mencerminkan perubahan dalam hubungan kerja di sektor publik yang makin fleksibel, tetapi juga lebih rentan. Posisi kontraktual membuat keberlangsungan pekerjaan sangat tergantung pada keadaan fiskal. Saat anggaran menghadapi tekanan, kontrak bisa dibatalkan tanpa adanya jaminan untuk kelangsungan. Situasi ini makin memperkuat persepsi bahwa pelayanan publik dianggap sebagai elemen dalam proses produksi, bukan merupakan suatu kewajiban negara terhadap warganya.
Sebaliknya, krisis anggaran yang sering disalahkan sebenarnya adalah risiko yang muncul dari sistem fiskal yang berusaha menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam konteks ini, belanja negara dikendalikan agar tetap terkesan baik secara statistik, meskipun hal itu memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Namun, saat kualitas pelayanan publik menurun dan angka pengangguran meningkat, dampak sosial yang terjadi bisa jauh lebih besar daripada penghematan yang didapat.
Oleh karena itu, sangat krusial untuk menyadarkan masyarakat bahwa sesungguhnya negara adalah pihak yang mengelola dan seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga harus menjamin adanya pekerjaan yang layak serta kehidupan yang aman bagi setiap orang. Kebijakan fiskal harusnya tidak hanya fokus pada pencapaian keseimbangan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah pernah bersabda, “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan dalam menjaga stabilitas, tetapi juga sejauh mana pemimpin dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembiayaan negara idealnya ditopang oleh mekanisme yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan publik secara stabil. Misalnya dalam sistem pemerintahan Islam, pegawai negara digaji melalui Baitul Mal yang bersumber dari pos-pos seperti fai’ dan kharaj. Skema ini dirancang agar negara tetap mampu menjalankan fungsinya tanpa mudah terguncang oleh tekanan fiskal jangka pendek.
Lebih jauh lagi, orientasi fiskal bukan sekadar menjaga pasar, melainkan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan dipandang sebagai kewajiban negara yang tidak boleh dikurangi atau dikomersialisasikan atas nama efisiensi. Dengan cara pandang seperti ini, pelayanan publik tetap terjaga tanpa harus mengorbankan para pelaksananya.
Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan hanya soal angka dalam APBD, melainkan cerminan arah kebijakan dan paradigma pengelolaan negara. Selama efisiensi ditempatkan di atas kesejahteraan, maka risiko pengorbanan terhadap pelayan publik akan terus berulang. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar solusi teknis, tetapi perubahan cara pandang dalam menempatkan anggaran sebagai instrumen untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Jika tidak, penghematan hari ini bisa berubah menjadi beban sosial yang jauh lebih besar di masa depan. Tentu saja perubahan ini tidak dapat diraih dari sistem yang rusak sejak awal. Maka, penting bagi kita untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahualam bissawab.
