Oleh. Dewi Puspita Sari, MT
Muslimahtimes.com–Ironi bangsa ini, ditengah jumlah dokter kandungan yang mencapai surplus, fakta yang terjadi berkebalikan. Angka Kematian Ibu (AKI) masih sangat tinggi bahkan tertinggi se Asia Tenggara. Mengapa demikian? Mayoritas dokter kandungan belum menyebar dan masih terpusat di kota-kota besar, sedangkan di daerah pelosok 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Papua, jumlahnya sangat sedikit. Hal ini karena tingkat kesejahteraan dan fasilitas daerah 3T sangat jauh dari kata layak.
Upaya pemerataan dokter kandungan, salah satunya melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang merupakan inisiatif pemerintah, saat ini belum berjalan maksimal karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bersifat sementara. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 tercatat sebesar 144 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kematian ibu ini masih mengancam perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang terjadi pada periode kehamilan, persalinan, atau 42 hari setelah persalinan per 100.000 kelahiran hidup,”
Masih tingginya angka kematian ibu di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mencapai 317 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa-Bali yang tercatat 114 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Terjadi kesenjangan antarwilayah masih sangat lebar, bahkan mencapai tiga kali lipat. Upaya penanganan yang lebih terfokus di wilayah dengan angka kematian tinggi tetap diperlukan guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak secara merata di Indonesia.
(Bloombergtechnoz.com, 06 Mei 2026 15:40)
Tambal Sulam Perlindungan Negara Kapitalis
Paradigma negara kapitalis yang diadopsi negeri ini adalah keuntungan. Bagaimana keuntungan diperoleh sebesar besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Hal ini yang menyebabkan AKI masih tinggi dan menunjukkan negara gagal melindungi nyawa ibu. Ini juga berdampak pada kelangsungan hidup anak. Kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi, bukan untuk pelayanan rakyat.
Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan, karena minat dan kebutuhan yang besar. Banyak masyarakat tergiur menjadi tenaga kesehatan karena dianggap pekerjaan mulia, mudah dalam karir dan gaji yang cukup besar. Sehingga mereka rela menghabiskan biaya yang besar untuk menempuh pendidikan kesehatan. Namun faktanya sangat sedikit yang tergerak untuk panggilan pengabdian didaerah, kebanyakan mereka hanya bertahan sebentar bahkan banyak yang enggan karena minimnya fasilitas dan akses.
Pemerataan sumber daya yang menjadikan distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter kandungan masih terkendala meski beberapa program telah dilaksanakan. Karena akar masalahnya bukan pada kekurangan tenaga kesehatan, tetapi masalah dalam distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter kandungan membuat persoalan kematian ibu akan terus terjadi.
Negara dalam kapitalis hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus rakyat. Distribusi dokter kandungan menjadi salah satu penyebab tingginya AKI. Namun, fakta kompleks yang terjadi terkait jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur kesehatan (ketersediaan fasilitas kesehatan, sebaran rumah sakit, dokter, perawat, bidan, alat-alat medis, obat-obatan dll). Di Indonesia tidak semua masyarakat mempunyai akses terhadap kesehatan. Didaerah pedalaman yang sulit dijangkau, permasalahan infrastruktur jalan menuju rumah sakit kerap menjadi masalah klasik penyebab kematian ibu ketika hendak melahirkan karena lambat pertolongan.
Rumitnya birokrasi administrasi kesehatan membuat rakyat menjerit dan mahalnya biaya pengobatan membuat hanya kalangan terbatas yang dapat merasakan fasilitas kesehatan. Meskipun tersedia jaring pengaman sosial berupa jaminan layanan kesehatan tetapi fakta dilapangan belum seluruhnya masyarakat mendapatkannya.
Islam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terbaik
Islam diin sekaligus pandangan hidup yang tegak dalam peradaban Negara menempatkan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara secara gratis. Karena sehat adalah hak setiap orang, tanpa memandang status dan kedudukan.
Rasulullah saw. pernah diberi hadiah berupa seorang tabib, lalu beliau menjadikan tabib tersebut untuk kepentingan kaum Muslim. Artinya Rasulullah saw. diberi hadiah, dan beliau tidak memanfaatkannya atau mengambilnya. Beliau malah menyerahkannya untuk kepentingan kaum Muslim. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa hadiah tersebut merupakan hak seluruh kaum Muslim secara umum. Karena itu honor para tabib diambil dari baitul mal kala itu.
Negara dalam Islam dahulu menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan tenaga kesehatan dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata. Negara dalam Islam dilarang mengeksploitasi rakyatnya dalam kesehatan untuk memperkaya diri, seperti menarik iuran bulanan untuk jaminan kesehatan karena menyebabkan negara menjadikan rakyatnya objek keuntungan.
Negara memastikan tidak ada daerah yang kekurangan layanan kesehatan, karena akan mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Kematian dalam Islam bukan sekedar statistik angka yang diharapkan berkurang, tapi merupakan tanggung jawab besar yang seharusnya tidak ada angka kematian karena kelalaian negara dalam menyediakan layanan kesehatan. Pelayanan prima diberikan dengan spirit berlomba-lomba dalam kebaikan, melahirkan nakes yang unggul didukung pemerataan fasilitas dan infrastruktur disetiap wilayah.
Pemerintahan Islam (Khilafah) juga membangun infrastruktur (seperti jalan), menyediakan angkutan umum untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Khilafah wajib mengalokasikan anggaran kesehatan dari baitulmal sehingga tersedia gratis untuk seluruh kalangan disetiap wilayah tanpa membedakan mana daerah yang memberikan keuntungan besar dan mana daerah yang gersang.
Negara adalah garda terdepan yang harus hadir dalam pelayanan kesehatan rakyat. Pelayanan swasta dipersilahkan hadir tanpa larangan. Hanya tidak mengambil tanggung jawab negara dalam memberikan akses kesehatan. Khilafah akan menjaga jangan sampai monopoli swasta terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan. Ini bisa menjadi ancaman dikemudian hari ketika kesehatan diserahkan kepada asing. Kehadiran negara dan perlindungan terhadap ibu dan anak khususnya menjadi pekerjaan besar negara yang harus segera diatasi.
Wallahu a’lam
