Oleh. Depa Nursita
MuslimahTimes.com – Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, namun kemiskinan terjadi di berbagai daerah, bahkan terjadi kemiskinan ekstrem. Seperti dilansir dari laman Republika.co.id dari pernyataan Dinas sosial (Dinsos) bahwa sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi masuk kategori penduduk miskin ekstrem. Hal ini berdasarkan hasil pencocokan data Dinsos setempat.
Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menjelaskan indikator penduduk miskin ekstrem ini ditentukan berdasarkan pengeluaran harian warga dengan rata-rata pengeluaran hariannya dibawah 1.9 dolar Amerika PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp11.941,1 per kapita per hari.
Selain permasalahan kemiskinan ekstrem, permasalahan lain terjadi di daerah Bogor dimana ribuan rumah sudah tidak layak huni. Data di dapat dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) melalui masing-masing kepala Desa. Di tahun 2023 ada 1.200 target Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan diperbaiki.
“Target yang dikejar perbaikan RTLH. Kita sisir dari bangunan dan kawasannya. Pada 2023, rencana kita bangun 1.200 RTLH. Adapun tambahannya supporting dari Pusat dan Provinsi,” ujar Ajat , Sabtu (28/1/23).
Sementara itu pemerintah juga targetkan nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Namun menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7 persen di tahun 2024. Karena pada bulan Maret 2022 saja kemiskinan ekstrem mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada bulan September 2022 mencapai 9,57 persen.
Permasalahan ini terjadi akibat salah kelola SDA dan juga pengelolaan SDA yang diserahkan kepada swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Semua ini lahir dari penerapan sistem kapitalisme dimana sistem ini menjadikan para pemilik modal menjadi penguasa, sehingga kekayaan umat dieksploitasi dan peran negara dikerdilkan.
Negara yang menganut sistem ini hanya sebagai regulator, sehingga hanya para pemilik modal saja yang dapat mengembangkan kekayaannya. Para kapitalis dengan modal besar yang akan mengelola sumber daya alam hanya untuk kepentingan sendiri. Sedangkan negara hanya menarik pajaknya saja. Keuntungan besar dinikmati para kapitalis. Dari sinilah tercipta kesenjangan ekonomi. Si kaya makin kaya, sedangkan si miskin makin miskin.
Berbeda halnya dengan sistem Islam, dalam Islam pengelolaan sumber daya alam akan langsung ditangani oleh negara dan hasilnya akan kembali ke rakyat. Rakyat yang kaya tidak diperkenankan memonopoli sumber daya alam seperti tambang, hutan, laut dan sumber daya alam yang lainnya adalah milik umum dan haram hukumnya dikuasai segelintir orang. Sistem Islam akan bersikap adil baik kepada yang kaya maupun yang miskin, karena dalam Islam baik mereka kaya maupun miskin semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana, penyedia lapangan kerja dan jaminan yang memadai. Semua pelayanan ini diberikan gratis kepada rakyat oleh negara dari hasil pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan lainnya.
Oleh karena itu, negara dalam sistem Islam memiliki peran sebagai pengatur urusan ummat, bukan sebagai regulator para pemilik modal untuk menguasai sumber daya alam seperti yang terjadi terhadap negara yang mengadopsi sistem kapitalisme. Islam akan berusaha semaksimal mungkin menyejahterakan rakyatnya dengan pengelolaan sumber daya alam yang benar oleh negara.
Dengan demikian, dalam aturan Islam harta tidak akan bertumpuk pada orang kaya saja, tapi akan berputar mengitari seluruh rakyat. Sehingga dalam Islam, jurang kemiskinan akan terkikis habis.
Wallahu’alam bishowab.
