Oleh. Lilik Purwanti
Muslimahtimes.com–Hujan bukan sekadar tentang basah, akan tetapi inilah cara alam mengajarkan kita menerima dan bersyukur. Telah tampak tanda-tanda musim penghujan tiba, namun belum merata, setelah selama 6 bulan kita rasakan cuaca yang begitu panas. Musim kemarau yang panjang juga tak lepas dari pengaruh iklim El Niño dan La Niña. Dampaknya dirasakan di berbagai belahan dunia, mulai dari kekeringan yang meluas hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca ekstrem.
Pada dasarnya, cuaca ekstrem bukanlah persoalan yang tidak dapat dihadapi selama ditangani dengan tepat dan bijaksana. Namun, ketika kelalaian dan keserakahan manusia turut memperburuk keadaan, kondisi alam yang ekstrem dapat berubah menjadi bencana besar. Seperti halnya di Papua Selatan, wilayah tersebut masih menjadi daerah sebaran titik api terbanyak di Indonesia dengan 903 titik.
Dikutip dari news.detik.com, 8/11/2026, bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan data terbaru mengenai angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tercatat masih ada 1.430 lahan yang masih terbakar. BNPB juga memaparkan bahwa terdeteksi 2.733 titik hotspot dengan 928 titik firespot yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Estimasi luas kebakaran mencapai 1.430 hektare masih terbakar dan memerlukan penanganan. Papua Selatan memiliki jumlah titik panas sebanyak 396 titik dengan estimasi luas lahan yang belum padam seluas 362 hektare. Data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan jumlah lahan yang terbakar.
Masih tingginya titik api di beberapa wilayah Papua menjadi indikasi bahwa ancaman karhutla masih belum selesai. Meski data menunjukkan adanya penurunan jumlah lahan yang terbakar akibat turunnya hujan, kondisi tersebut tidak serta-merta menjamin karhutla akan segera berakhir dan teratasi. Justru dampak bencana tersebut harus dipantau dan ditangani secara total.
Di samping itu, karhutla yang berkepanjangan juga berdampak pada krisis kesehatan, krisis pangan, juga sulitnya mendapatkan air. Di sinilah negara harus berperan dan berada di sisi rakyatnya. Negara harus menjadi ra’in dan tidak boleh lepas tanggung jawab. Negara harus sigap dalam menangani setiap bencana yang ada, tanpa lepas tangan dan menyerahkan penanganan krisis pada masyarakat.
Namun, di negeri ini bencana karhutla seperti bencana tahunan karena sudah sangat sering terjadi di tahun-tahun yang lalu. Dan hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani persoalan karhutla. Persoalan ini juga dipicu dengan sistem kapitalisme sekuler yang digunakan negara. Karena dalam sistem ini untung rugi menjadi acuannya.
Penerapan sistem kapitalisme sekuler menjadi salah satu persoalan mendasar yang dinilai turut menyumbang berbagai malapetaka di negeri ini. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, menempatkan agama seolah-olah tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia dan kehidupan. Agama dianggap sebagai candu yang harus dijauhkan.
Dalam sistem ini, siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Tak heran jika penguasa hanya melayani kepentingan para pengusaha (oligarki). Rakyat hanya bisa pasrah menerima ketidakberdayaan penguasa dalam memutuskan kebijakan yang diterapkan di tengah-tengah mereka.
Sistem ini tidak layak lagi untuk dipertahankan dan harus segera diganti dengan sistem yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam. Sistem yang dimaksud tidak lain adalah sistem Islam, yang berlandaskan nilai-nilai syariat.
Islam mengatur seluruh aktivitas manusia mulai dari tidur sampai dia bangun, dari keluarga hingga negara. Maka, masalah karhutla yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti juga jadi perhatian utama di sistem ini.
Dalam Islam, hutan termasuk kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) yang tidak bisa dimiliki dan diserahkan kepada individu. Tidak hanya hutan, tapi juga sumber daya alam lain termasuk air dan padang rumput. Sebagaimana sabda Nabi, “Bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput (hutan), dan api.” (HR. Abu Dawud).
Maka dari itu, hutan tidak boleh dikuasai, dimonopoli, atau dimiliki individu, swasta, maupun perusahaan. Sistem Islam juga menempatkan negara sebagai ra’in, yakni pengurus rakyat, dan junnah/tameng yang melindungi warganya.
Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak yang seenaknya menjual hutan kepada pihak swasta. Negara juga akan mengambil manfaat dari hutan untuk diberikan kepada rakyatnya demi kemaslahatan bersama.
Wallahu a’lam bishawab
