Oleh. Umi Zadit Zareen
Muslimahtimes.com–Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale belakangan jadi sorotan setelah beberapa acara nonton bareng di kampus dibubarkan. Polemiknya muncul bukan karena filmnya fiksi, tapi karena isinya menyentuh isu Papua Selatan yang memang sensitif.
Film ini mengangkat dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan terhadap masyarakat adat. Lewat dokumentasi lapangan, ditunjukkan bagaimana pembukaan lahan besar-besaran untuk pangan dan bioenergi memengaruhi hutan, lingkungan, dan kehidupan budaya masyarakat setempat.
Judul “Pesta Babi” sendiri dipakai sebagai metafora. Di budaya Papua, babi bukan sekadar hewan, tapi simbol relasi sosial dan martabat. Di film, frasa itu dipakai untuk menggambarkan situasi ketika tanah adat dibuka besar-besaran, tapi masyarakat lokal merasa kehilangan kendali atas rumahnya sendiri.
Pihak yang mendukung pemutaran film melihat ini sebagai bagian dari kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi. Bagi mereka, dokumenter investigasi penting untuk membuka ruang diskusi publik. Kritik yang disampaikan dianggap wajar dalam sistem demokrasi, selama tidak mengajak kekerasan. Film diposisikan sebagai cermin yang merekam realitas di lapangan.
Di film Pesta Babi proyek yang disorot itu semua masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Fokusnya ada di 3 kabupaten: Merauke, Boven Digoel, dan Mappi
Ini proyek-proyek yang digambarkan:
- Food Estate / Kawasan Pangan Skala Besar
Negara lagi dorong pembukaan lahan jutaan hektare buat ketahanan pangan. Di film, ini ditunjukin lewat pembukaan hutan massal yang merusak hutan adat dan sumber pangan tradisional masyarakat. - Perkebunan Tebu untuk Bioetanol / Bioenergi
Bagian dari program bioenergi nasional. Film nyorot gimana pembukaan lahan tebu skala besar ngubah lanskap dan ngancam ruang hidup warga adat. - Perkebunan Kelapa Sawit
Salah satu ekspansi perkebunan yang disebut bikin hutan adat tergerus.
Semua berlindung atas nama proyek diklaim buat ketahanan pangan dan energi. Tapi film nunjukin sisi lain: hilangnya ruang hidup masyarakat adat, rusaknya ekosistem, dan meningkatnya ketegangan sosial. Film juga memperlihatkan dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek ini, di mana kehadiran aparat digambarkan bikin rasa takut di masyarakat sipil.
Pelarangan nobar film ini menunjukkan ada upaya pembungkaman terhadap suara kritis. Ini mengonfirmasi bahwa demokrasi otoriter dan antikritik, meski selama ini dicitrakan melindungi hak berpendapat. PSN terbukti menjadi dalih bagi negara dalam sistem demokrasi kapitalisme untuk memberikan lahan jutaan hektare bagi para oligarki yang mendukungnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa.
Hingga sistem kapitalisme saat ini menyebabkan ketimpangan ekonomi, harta milik umum dikuasai segelintir oligarki pemilik modal yang dilindungi oleh negara. Akibatnya, rakyat sengsara tanpa perlindungan. Islam mewujudkan keadilan ekonomi. Lahan milik individu diakui oleh negara dan tidak akan digusur paksa. Lahan milik umum akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Pengelolaan lahan tidak boleh merusak kehidupan masyarakat.
Proyek negara berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dilaksanakan sesuai syariat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Negara terbuka terhadap kritik dan siap mengoreksi kebijakan ketika ada masukan dari rakyat. Karena Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat bukan dasar kepentingan tertentu.
Wallahu a’lam bishawab
