Oleh. Kholda Najiyah
Muslimahtimes.com–Bukan isapan jempol jika masyarakat saat ini semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Harga naik, daya beli turun, pendapatan minim dan usaha lesu. Sejak pandemi, banyak yang konsumsinya sudah dibiayai tabungan, atau istilahnya makan tabungan (mantab). Kini, ‘mantab’ pun mulai bergeser, berubah menjadi makan utang alias ‘maut’.
Dilaporkan oleh media TVOnenews pada 2 September lalu, ‘maut’ menggambarkan kondisi ketika pendapatan masyarakat, tidak cukup untuk belanja sehari-hari. Bukan belanja kebutuhan sekunder atau tersier, bahkan untuk kebutuhan pokok. Utang diambil untuk konsumsi yang bersifat mendesak.
Utang paling mudah adalah pinjaman online atau paylater yang tentu mengandung riba. Data per Februari 2026 menunjukkan, nilai pinjol mencapai Rp100,69 triliun atau tumbuh 25,75 persen secara tahunan. Sementara utang paylater mencapai Rp56,3 triliun, meningkat 86,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika digabungkan, utang rakyat mencapai Rp157 triliun.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad khawatir, masyarakat masuk dalam pola gali lubang tutup lubang. Apalagi pinjaman harus dikembalikan bersama bunga. Hal ini karena beban pengeluaran rumah tangga, tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan.
Pemerintah dinilai perlu memperkuat kebijakan untuk menjaga daya beli, termasuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memperluas perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Jika tidak, ini akan menjadi bom waktu yang membahayakan.
Lihat saja, data OJK mencatat tingkat kredit macet pinjol telah mencapai 4,62 persen pada April 2026. Padahal, batas aman kredit macet di level 5,00 persen. Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky mengingatkan akan potensi gejolak sosial dari macetnya utang masyarakat. Apalagi jika lapangan pekerjaan tak kunjung ada. “Masyarakat akan menghadapi konflik dengan debt collector, dan memicu naiknya kriminalitas,” kata Yanuar (Tempo, 17/6/26).
Terlalu Pede
Di tengah situasi ekonomi yang pelik, pemerintah masih percaya diri bahwa perekonomian baik-baik saja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, meminta masyarakat untuk tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional berada dalam kondisi kuat dan terjaga (Tempo).
Mereka hanya melihat data, di mana masyarakat masih bisa belanja. Seperti data BPS yang menyebut, konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2026 masih tumbuh 5,06 persen. Bahkan, belanja keluarga menyumbang 53,32 persen PDB Nasional.
Tapi, pemerintah tutup mata tentang dari mana uang untuk belanja itu? Nyatanya, bukan dari pendapatan, tapi dari tabungan dan utang. Berdasar data Survei Konsumen Bank Indonesia, alokasi tabungan terus merosot sejak pandemi. Pada Mei 2019, porsi tabungan mencapai 19,4 persen. Sedangkan pada Mei 2026 porsinya turun menjadi 17,5 persen.
Ini yang terjadi di masyarakat menengah ke bawah. Sementara di kelas bawah sekarang sudah beralih ke makan utang alias ‘maut’. Salah satu indikasinya adalah, meningkatnya nominal utang rakyat di berbagai aplikasi keuangan seperti diuraikan di atas.
Jadi, klaim pemerintah bahwa ekonomi masih mulus, dipertanyakan. Mengingat, hal itu tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat.
Keuangan Kacau, Rumah Tangga Hancur
Rumah tangga yang dibiayai dari tabungan, mencerminkan kondisi keuangan yang mencemaskan. Jika pendapatan rutin tidak ada, lama-lama tabungan akan habis. Padahal, tabungan biasanya dirancang untuk kebutuhan besar yang tidak kalah penting. Seperti persiapan membeli rumah, pendidikan anak, ibadah ke Makkah, dana pensiun atau modal usaha.
Jika tabungan habis, lalu utang, kondisi keuangan semakin berbahaya. Gali lubang tutup lubang, adalah pertanda keuangan yang tidak sehat. Artinya, pendapatan rutin sudah tidak lagi mampu menopang kebutuhan pokok. Padahal, kebutuhan pokok ini tidak bisa ditunda. Sifatnya darurat, harus dipenuhi hari itu juga. Utang tidak akan menyelesaikan masalah, karena harus tetap dibayar. Tanpa peningkatan pendapatan, dari mana membayarnya?
Situasi keuangan yang kacau ini, sudah pasti akan memicu konflik dalam rumah tangga. Banyak kepala rumah tangga yang masuk dalam perangkap pinjol dan judol, hingga memicu pertengkaran hebat. Ujungnya, gugat cerai istri.
BPS menyebut, total kasus perceraian pada 2025 sebanyak 438.168 pasangan, meningkat dari 394.608 kasus pada 2024. Penyebab utama adalah masalah ekonomi, baik secara langsung maupun dalam bentuk pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, akibat tekanan nafkah.
Kasus perceraian akibat judi juga melonjak tajam menjadi 4.623 kasus pada 2025. Naik signifikan dari 2.889 kasus di tahun 2024 dan 1.572 kasus di tahun 2023.
Solusi Mikro
Solusi untuk mengatasi krisis ekonomi rumah tangga, yang sudah menggerus tabungan dan terjerat utang, memerlukan kombinasi antara aksi cepat di tingkat keluarga (mikro) dan dukungan kebijakan struktural (makro).
Di tingkat mikro, suami dan istri harus duduk berdua dengan tenang dan mendiskusikan masalah keuangan secara terbuka. Sepakati, untuk mengevaluasi anggaran rumah tangga. Musyawarahkan dengan kepala dingin, hal-hal berikut ini.
Telusuri seluruh sumber pendapatan yang ada, hitung dengan cermat, apakah cukup untuk membiyai pengeluaran. Jika tidak cukup, kerahkan sumber daya yang dimiliki keluarga, untuk menyokong pendapatan. Apakah dengan menghasilkan produk atau menawarkan jasa.
Luangkan waktu di luar jam kerja utama, untuk menambah pemasukan (side hustle). Jual keahlian, seperti menjadi konsultan, mengajar privat, menjual makanan, servis barang elektronik, sopir, dll, demi menutup defisit bulanan.
Catat aset-aset dan barang berharga yang masih dimiliki. Jual untuk modal usaha atau menutup utang. Lalu, hitung ulang pengeluaran rutin rumah tangga. Hentikan seluruh pengeluaran non-pokok seperti konsumsi jajanan, hiburan, langganan, dan keinginan-keinginan yang tidak penting. Fokuskan 100 persen arus kas hanya untuk tiga hal mendasar, yaitu pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Hentikan menambah utang baru. Membayar utang lama dengan utang baru hanya akan mempercepat kebangkrutan. Bila ada utang cukup besar, datangi dan negosiasi pelunasannya. Ajukan permohonan keringanan, misal lama cicilan diperpanjang dan penghapusan riba dan denda jika ada. Bayar pokoknya saja.
Luangkan waktu di luar jam kerja utama untuk menambah pemasukan (side hustle), seperti menjual keahlian, menjadi pekerja lepas, atau memanfaatkan ekonomi gig (seperti kurir/ojek online) demi menutup defisit bulanan.
Solusi Tingkat Makro
Himpitan ekonomi rakyat adalah buah dari kebijakan negara. Karena itu, bukan salah rakyat sendiri dan tidak adil jika solusinya hanya ditanggung di pundak rakyat. Justru, penguasa dengan kewenangannya, adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keadaan ekonomi rakyatnya.
Negara melalui regulator keuangan, harus memberantas penyedia pinjaman berbasis riba, baik melalui bank maupun aplikasi online yang menjadi pemicu krisis finansial warga. Sudah jelas riba itu haram, maka keuangan berbasis riba harus dihapuskan.
Pemerintah wajib menyediakan bantuan sosial berupa pangan, tunjangan tunai, pendidikan dan kesehatan gratis, khususnya bagi keluarga yang berada di ambang batas kemiskinan agar tidak jatuh ke jurang keterlantaran.
Negara harusnya menyediakan lembaga mediasi independen yang memfasilitasi konseling keuangan gratis, serta membantu negosiasi antara debitur rumah tangga miskin dengan pihak kreditur. Rakyat selama ini bingung, mau mengadu ke mana ketika terjebak dalam sengketa utang.
Negara harus melunasi utang rakyat yang terkategori ghorimin alias tidak mampu membayar utang, diambil dari kas negara yang dalam siste Islam disebut Baitul Mal. Selain itu, orang-orang kaya dianjurkan untuk membantu karib kerabatnya yang faqir dan miskin.
Kebijakan ekonomi makro yang paling utama adalah fokus pada pembukaan lapangan kerja. Juga, penetapan upah yang layak dan manusiawi. Selain itu, pengendalian inflasi bahan pangan dasar, menjaga agar daya beli masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga.
Kita tunggu, apakah akan ada gebrakan pemerintah untuk menolong rakyat dari himpitan ekonomi? Rasanya tidak ada harapan, mengingat negara yang menerapkan sistem sekiuler kapitalis ini, juga dihidupi oleh utang. Kalau negara saja gali lubang tutup lubang, apalagi rakyatnya. Sungguh mengenaskan.(*)
