Oleh. Nur Hasanah, S.Kom
Muslimahtimes.com–Kenaikan harga kebutuhan pokok kian menjadi beban nyata yang membayangi keseharian masyarakat. Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, fluktuasi harga pangan bukan sekadar deretan angka statistik dalam rilis berkala pemerintah. Kenaikan tersebut menyangkut keputusan hidup sehari-hari, apakah asupan gizi anak dapat terpenuhi, biaya sekolah bisa terbayar, atau pengobatan anggota keluarga terpaksa ditunda.
Tekanan ini terpotret jelas dalam survei Poltracking Indonesia per Oktober 2026. Sebanyak 65,3 persen responden mengaku pengeluaran rumah tangganya membengkak dibanding tahun lalu, dan 58,6 persen menilai harga bahan pokok sudah tidak terjangkau lagi. Angka-angka ini menjadi sinyal keras bahwa klaim pertumbuhan ekonomi makro belum tentu linier dengan ketahanan dapur keluarga di tingkat akar rumput, (Periskop.id 20/10/2026).
Daya Beli Tertekan, Kesejahteraan Dipertanyakan
Dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan harga pangan memiliki dampak berantai. Ketika harga beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya meningkat, keluarga harus mengalokasikan pengeluaran lebih besar untuk kebutuhan yang sama. Jika pendapatan tidak bertambah secara memadai, ruang untuk memenuhi kebutuhan lain pun semakin sempit.
Kondisi tersebut semakin berat bagi pekerja dengan upah terbatas, pekerja informal yang pendapatannya tidak menentu, serta keluarga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Mereka tidak selalu mempunyai tabungan untuk menghadapi kenaikan pengeluaran. Akibatnya, sebagian keluarga berpotensi mengurangi kualitas konsumsi, menunda kebutuhan kesehatan, atau kesulitan membiayai pendidikan anak.
Di sisi lain, masyarakat kerap dihadapkan pada anjuran berhemat dan mengatur keuangan dengan lebih cermat. Padahal, kemampuan berhemat memiliki batas. Jika penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan paling mendasar, persoalannya bukan semata-mata terletak pada cara mengelola uang, melainkan juga pada kemampuan ekonomi keluarga dan struktur perekonomian yang melingkupinya.
Karena itu, persoalan daya beli tidak semestinya dipandang hanya sebagai masalah individual. Negara perlu mengevaluasi apakah kebijakan ekonomi yang diterapkan benar-benar menjamin masyarakat memperoleh penghasilan dan akses terhadap kebutuhan dasar secara layak.
Akar Persoalan dalam Sistem Ekonomi Kapitalistik
Sistem ekonomi kapitalistik menjadikan mekanisme pasar dan kepemilikan modal sebagai unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, orientasi keuntungan dapat menimbulkan persoalan ketika kepentingan bisnis lebih dominan daripada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketika akses terhadap sumber daya ekonomi tidak merata, kelompok yang memiliki modal dan aset produktif berpeluang mengakumulasi kekayaan lebih besar, sedangkan kelompok berpenghasilan rendah tetap rentan terhadap perubahan harga dan pendapatan. Masalahnya bukan berarti setiap kegiatan usaha pasti merugikan rakyat. Kegiatan ekonomi dan dunia usaha tetap diperlukan. Namun, ketika kesejahteraan terlalu bergantung pada kemampuan seseorang membeli barang dan mengakses layanan, masyarakat yang memiliki daya beli rendah akan lebih mudah tertinggal.
Negara pun tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dengan harapan manfaatnya akan mengalir kepada seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan perlu disertai kebijakan yang memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, kesempatan kerja terbuka, distribusi kekayaan berlangsung lebih adil, dan sumber daya strategis tidak dikuasai segelintir pihak dengan mengabaikan kepentingan umum.
Bantuan sosial dan subsidi dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Akan tetapi, bantuan yang bersifat sementara tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara dalam membangun sistem yang mampu menjamin kesejahteraan secara berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar pertolongan ketika kesulitan dating, mereka membutuhkan tata kelola ekonomi yang mencegah kesulitan itu terus berulang.
Islam Menjamin Distribusi Kekayaan dan Kebutuhan Rakyat
Islam memiliki pandangan berbeda dalam mengatur perekonomian. Kekayaan bukan sekadar sarana memperoleh keuntungan, melainkan juga amanah yang penggunaannya terikat hukum syariat. Negara berkewajiban menjalankan fungsi ri’ayah syu’un al-ummah, yakni mengurus seluruh urusan rakyat dan menjamin kemaslahatan mereka.
Allah Swt. berfirman:
“… agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu …” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).
Ayat ini memberikan prinsip penting bahwa peredaran kekayaan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok kaya. Dalam penerapan sistem ekonomi Islam, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengaturan kepemilikan, distribusi kekayaan, serta pengelolaan harta sesuai ketentuan Allah Swt.
Negara harus memastikan sumber daya yang termasuk kepemilikan umum dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan diserahkan begitu saja kepada kepentingan segelintir pemilik modal. Hasil pengelolaannya dapat menjadi bagian dari pembiayaan kebutuhan publik sesuai ketentuan syariat. Negara juga wajib mengelola kepemilikan negara secara bertanggung jawab dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
Dalam memenuhi kebutuhan rakyat, negara perlu menjamin tersedianya pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus didukung tata kelola keuangan negara yang sesuai syariat, termasuk pengelolaan sumber penerimaan yang sah dan penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.
Islam juga mengatur tanggung jawab individu, keluarga, dan masyarakat. Namun, tanggung jawab tersebut tidak menghapus kewajiban negara untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Negara harus menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha secara halal, dan mendapatkan akses terhadap sumber penghidupan.
Dengan demikian, solusi Islam tidak berhenti pada pembagian bantuan ketika daya beli melemah. Islam menawarkan pengaturan kepemilikan, distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam satu kesatuan sistem.
Bukan Sekadar Menahan Harga, tetapi Menyejahterakan Rakyat
Harga kebutuhan pokok memang perlu dikendalikan melalui pengawasan pasar, pencegahan penimbunan, pemberantasan kecurangan, dan kelancaran distribusi. Namun, kebijakan tersebut harus berjalan bersama upaya memastikan masyarakat memiliki penghasilan dan akses yang layak terhadap kebutuhan hidup.
Persoalan daya beli tidak akan tuntas jika kebijakan hanya berfokus pada gejala, sementara akar ketimpangan ekonomi dibiarkan. Rakyat tidak seharusnya terus dipaksa menyesuaikan hidup dengan tekanan ekonomi tanpa kepastian bahwa kebutuhan dasarnya akan terpenuhi.
Islam menawarkan paradigma bahwa kekuasaan merupakan amanah untuk mengurus rakyat, bukan sekadar mengelola angka pertumbuhan ekonomi. Negara harus hadir sebagai pengurus yang memastikan kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu, sumber daya dimanfaatkan bagi kemaslahatan umum, dan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas.
Sudah saatnya kesejahteraan tidak hanya dinilai dari angka statistik, tetapi dari kehidupan nyata rakyat. Sebab, ekonomi yang berhasil bukan sekadar ekonomi yang tumbuh, melainkan ekonomi yang mampu menyejahterakan seluruh masyarakat. Sistem Islam adalah sistem yang menyejahterakan, maka wajib menjadi pilihan.
