Oleh. Hilda S
Muslimahtimes.com–Ada perubahan yang berlangsung diam-diam dalam kehidupan masyarakat. Bukan perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera, melainkan penyesuaian demi penyesuaian agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Pengeluaran dipangkas, rencana masa depan ditunda, tabungan terpakai, bahkan utang menjadi pilihan untuk menutup kebutuhan
Data memperlihatkan adanya tekanan pada kelas menengah Indonesia. Menurut laporan IMF yang menggunakan data BPS, jumlah ygkelas menengah menyusut dari 59,5 juta orang pada 2018 menjadi 47,9 juta pada 2024. Olahan data BPS oleh Mandiri Institute menunjukkan jumlah tersebut kembali turun menjadi 46,7 juta pada 2025. Namun, data tersebut tidak berarti setiap orang yang keluar dari kategori kelas menengah otomatis jatuh miskin.
Fenomena ini kerap disebut downgrade kehidupan. Masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan dengan relatif leluasa kini harus berhitung lebih cermat. Persoalannya bukan semata-mata keinginan mempertahankan gaya hidup, tetapi juga kemampuan mempertahankan standar hidup yang layak. Kerja keras belum selalu menghasilkan ketahanan ekonomi?
Di sinilah persoalan perlu dilihat melampaui kemampuan individu mengatur pengeluaran. Kebiasaan konsumtif dan dorongan mengejar pengakuan sosial memang dapat memperburuk kondisi keuangan. Namun, menjadikan perilaku konsumtif sebagai satu-satunya penyebab berarti mengabaikan persoalan yang lebih mendasar: pendapatan, kesempatan kerja, biaya kebutuhan pokok, dan akses terhadap layanan dasar.
Dalam perspektif kritik terhadap kapitalisme, orientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan dapat menciptakan ketegangan ketika kepentingan pasar tidak berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Orang dituntut produktif dan mandiri secara ekonomi, tetapi tidak semua memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan layak dan sumber daya. Ketika pendapatan terganggu, keluarga harus menanggung sendiri berbagai risiko kehidupan.
Kebijakan efisiensi, perpajakan, dan perubahan harga dapat menambah tekanan apabila dampaknya tidak diimbangi perlindungan yang memadai. Karena itu, setiap kebijakan perlu dinilai berdasarkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya dari sisi penghematan anggaran atau capaian pertumbuhan.
Islam memberikan pandangan, setidaknya 4 hal terkait hal ini :
- Islam membangun pola konsumsi berdasarkan kebutuhan dan prioritas, bukan gengsi. Harta digunakan secara bertanggung jawab, tanpa berlebihan dan tanpa mengabaikan kebutuhan keluarga maupun kewajiban sosial.
- Negara wajib menjalankan fungsi ra’in, yakni mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas mereka (HR. Bukhari dan Muslim). Tanggung jawab ini tidak berhenti pada pemberian bantuan ketika masyarakat mengalami kesulitan, tetapi mencakup pengaturan yang memungkinkan kebutuhan hidup terpenuhi.
- Negara harus membuka akses pekerjaan yang layak, mengelola sumber daya sesuai ketentuan syariat, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar melalui mekanisme yang benar. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan tidak semestinya menjadi beban yang membuat keluarga kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan lainnya.
- Pengaturan ekonomi harus mengikuti ketentuan Islam mengenai kepemilikan, distribusi kekayaan, serta tanggung jawab negara. Penyelesaian masalah tidak cukup dengan meminta masyarakat berhemat, sementara penyebab tekanan ekonominya dibiarkan.
Pada akhirnya, downgrade kehidupan seharusnya menjadi bahan evaluasi tentang arah pengelolaan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, kecanggihan teknologi, atau banyaknya barang yang beredar.Kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat memiliki kemampuan menjalani kehidupan yang layak, bukan terus-menerus dipaksa menyesuaikan diri agar bertahan hidup.
