Oleh. Umi Nisa
Muslimahtimes.com–Kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang meningkatkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat Karhutla. Jumlah itu dua kali lipat dari pada estimasi bulan sebelumnya.
Angka tersebut menunjukan bahwa krisis polusi udara tidak hanya berlangsung di wilayah yang terbakar. Ketika asap Karhutla meluas pencemaran dari aktivitas perkotaan dan industri tetap menjadi ancaman kesehatan terutama dikawasan padat penduduk ( kompas.id.29-10-2026).
Dampak asap Karhutla tidak boleh dianggap sebagai gangguan kesehatan sesaat. paparan polusi udara, terutama partikel halus, dapat memperburuk penyakit pernafasan dan berpotensi menggangu perkembangan fungsi paru-paru.
Namun, penanganan yang terlihat justru lebih banyak berfungsi, pada respons setelah bencana terjadi. Pengerahan tenaga medis, pembagian masker, distribusi obat-obatan, penyediaan bantuan kesehatan merupakan langkah penting. Akan tetapi, langkah kuratif tidak akan menyelesaikan bencana dan faktor penyebabnya tidak ditangani secara serius.
Negara seharusnya tidak hanya hadir ketika masyarakat jatuh sakit. Negara berkewajiban menjamin lingkungan yang aman dan melindungi rakyat dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan rakyatnya.
Karhutla dan problem tata kelola dalam sistem kapitalis. Karhutla yang terus tidak cukup di pahami sebagai persoalan teknis pemadaman api atau faktor cuaca. Persoalan ini juga berkaitan dengan tata kelola hutan dan lahan. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, praktek pembukaan lahan, serta serta ketegasan penegakan hukum.
Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam ditempatkan dalam kerangka kepentingan ekonomi dan keuntungan, ketika kepentingan investasi dan akumulasi modal lebih dominan daripada perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengawasan serta pengendalian eksploitasi sumber daya alam ber resiko tidak berjalan optimal.
Dalam Islam tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan nyata melalui pencegahan dan mitigasi Karhutla secara serius. Negara akan membangun pengawasan hutan dan lahan. Memperkuat deteksi dini, melakukan pemantauan titik api, serta mengerahkan sumber daya untuk mencegah kebakaran meluas. pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau kerusakan lingkungan akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan syariat. Negara tidak menunggu masyarakat menjadi korban untuk bertindak.
Karena dalam Islam, Islam menempatkan negara sebagai Jannah( perisai atau pelindung) sekaligus rain(pengurus rakyat) Rosulullah saw bersabda, “Imam( Khilafah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya yang diurusnya” (HR Bukhari dan Muslim). Kepemimpinan bukan sekedar kewenangan untuk mengatur melainkan amanah yang akan diminta pertanggungjawaban. Negara wajib memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
