Oleh. Hilda Sidarta
Muslimahtimes.com–Berulangnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak hanya membuat kita bertanya tentang makanan yang basi, cara penyimpanan, atau siapa yang lalai menjalankan SOP. Ada pertanyaan yang lebih penting: mengapa persoalan seperti ini bisa berulang dalam sebuah program yang menyangkut makanan dan kesehatan jutaan rakyat?
Dalam beberapa hari saja, kasus keracunan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah. Korbannya mencapai ribuan. Kejadian serupa sebenarnya juga bukan baru kali ini terjadi. Sejak program berjalan, sudah banyak to masyarakat yang terdampak akibat persoalan keamanan makanan.
Pemerintah kemudian melakukan evaluasi. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sebagian besar kasus berkaitan dengan pelanggaran SOP, antara lain dalam penyimpanan dan waktu konsumsi makanan.
Tentu saja SOP penting. Makanan harus disimpan dengan benar, diolah dengan baik, dan dikonsumsi dalam waktu yang aman. Namun, ketika persoalan yang sama terus berulang, apakah masalahnya cukup diselesaikan dengan mengatakan bahwa SOP telah dilanggar? Kalau jawabannya hanya memperbaiki SOP dan memberikan sanksi kepada pihak yang lalai, kita baru menyentuh bagian luar dari persoalan.
Ada Masalah yang Lebih Dalam
MBG merupakan program dengan cakupan yang sangat besar. Makanan harus diproduksi, disimpan, didistribusikan, lalu dikonsumsi dalam waktu tertentu. Semua itu membutuhkan tempat yang layak, peralatan yang memadai, tenaga kerja yang mampu, bahan makanan yang baik, dan pengawasan yang serius. Karena itu, persoalannya bukan hanya ada atau tidaknya SOP. Yang lebih penting adalah apakah sistem yang dibangun mampu memastikan SOP tersebut benar-benar dijalankan. Misalnya, ketika satu SPPG harus melayani ribuan porsi setiap hari, kemampuan dapur, peralatan, tenaga kerja, penyimpanan, distribusi, dan waktu konsumsi harus benar-benar diperhitungkan.
Begitu pula dengan perizinan. Jangan sampai kelayakan SPPG hanya dilihat dari terpenuhinya dokumen administratif, sementara kondisi tempat, peralatan, dan kemampuan pengelolanya tidak benar-benar dipastikan.
Masalah menjadi lebih rumit ketika dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan investasi dan keuntungan. Jika pengelolaan program melibatkan pihak yang menanamkan modal dan mengharapkan keuntungan, maka kepentingan ekonomi berpotensi ikut memengaruhi kualitas pelayanan.
Di sinilah persoalan MBG perlu dilihat lebih jauh. Keracunan makanan memang bisa terjadi karena kelalaian seseorang. Tetapi jika kelalaian terjadi berulang dan di banyak tempat, kita perlu bertanya apakah ada masalah pada sistem yang membuat kelalaian tersebut mudah terjadi.
Negara Hadir, Bukan Sekadar Mengatur
Negara tentu perlu membuat aturan. Tetapi membuat aturan saja tidak cukup. Negara juga harus memastikan aturan itu dijalankan, melakukan pengawasan, dan segera bertindak ketika ditemukan pelanggaran. Lebih dari itu, negara harus memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi orientasi utama dalam menjalankan program.
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rakyat. Pelayanan kepada rakyat bukan ruang untuk mengejar keuntungan. Karena itu, ketika negara menyediakan makanan bagi masyarakat, yang menjadi ukuran utama adalah apakah kebutuhan itu terpenuhi dengan baik, aman, dan tepat. Konsekuensinya, mekanisme penyediaan makanan harus dirancang secara sederhana dan efisien, tetapi tetap menjamin kualitas. Pengawasan pun tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif. Islam mengenal hisbah sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap aktivitas yang menyangkut kemaslahatan masyarakat. Dengan pengawasan yang nyata, persoalan dapat ditemukan lebih awal, sebelum berubah menjadi masalah besar.
Maka, kasus MBG semestinya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang melanggar SOP dan sanksi apa yang akan diberikan.Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah cara negara mengurus kebutuhan rakyat selama ini memang sudah dibangun dengan orientasi pelayanan, atau masih memberi ruang terlalu besar bagi kepentingan lain? Bagi Islam, mengurus kebutuhan rakyat bukan sekadar program pemerintah. Ia merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, negara tidak cukup hanya hadir ketika masalah sudah terjadi. Negara harus memastikan sejak awal bahwa kebutuhan rakyat dipenuhi dengan cara yang aman, layak, dan benar-benar berpihak kepada mereka
