Oleh. Hana Annisa Afriliani, S.S
Muslimahtimes.com–Belakangan ini mencuat pemberitaan bahwa Presiden Prabowo tengah menggagas pembukaan rekening bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilansir oleh cnnindonesia.com (07-09-2026) bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk melakukan jemput bola membuatkan rekening bagi masyarakat. Menurut Airlangga Hartanto, Menko Perekonomian, presiden ingin seluruh rakyat Indonesia memiliki rekening koran. Airlangga juga mensyampaikan bahwa nantinya program-program pemerintah akan dikirimkan ke rekening tersebut.
Adapun rekening baru tersebut diinstruksikan untuk warga negara yang memasuki usia 17 tahun, nantinya pembuatan rekening tersebut akan terkoneksi dengan pembuatan KTP. Pemerintah menargetkan 200 juta penduduk dapat rekening melalui kebijakan ini. Untuk itu, pemerintah akan memberikan dana awal untuk setiap rekening yakni sebesar Rp50.000,-. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat yang diambil dari APBN. (Antara.com, 09-09-2026)
Ada Apa di Balik Rencana Tersebut?
Gagasan pembukaan rekening massal bagi seluruh warga Indonesia tersebut dinyatakan oleh pemerintah sebagai langkah untuk mempermudah penyaluran Bansos. Di sisi lain sejatinya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Jika ditilik lebih jauh, inklusi keuangan nasional saat ini sudah cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru, indeks inklusi keuangan nasional tercatat sebesar 93,61%, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 92,74%.
Oleh karena itu, rencana pembukaan rekening massal justru akan menambah beban APBN di tengah-tengah tekanan fiskal hari ini. Dana APBN terserap untuk sektor nonriil yang tidak menyentuh kemaslahatan rakyat. Padahal banyak sektor-sektor riil yang masih membutuhkan dana, seperti gaji guru, perbaikan sekolah-sekolah yang tidak layak, pemerataan infrastuktur kesehatan, penanganan bencana, dll. Alangkah disayangkan jika pemerintah justru menggelontorkan dana triliunan untuk program yang tidak menyentuh langsung pada kemaslahatan rakyat. Jadi, siapa yang diuntungkan dari kebijakan pembuatan rekening ini?
Kapitalisme Mengisap Harta Rakyat
Program pembuatan rekning massal yang digulirkan pemerintah adalah bagian dari rekomendasi World Bank, World Economic Forum (WEF), dan G20 dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan versi kapitalisme global, yakni terkoneksinya seluruh rakyat dengan layanan keuangan global baik perbankan maupun fintech. Hal tersebut merupakan skenario kapitalisme untuk meraih target akumulasi modal. Artinya, kapitalisme akan menghimpun dana dari masyarakat lewat mekanisme perbankan dan fintech. Nantinya dana masyarakat yang sudah masuk ke dalam Lembaga keuangan tersebut akan dimanfaatkanuntuk berbagai aktivitas ekonomi, seperti pemberian kredit, investasi dan kegiatan bisnis lainnya. Jadi, pemerintah dalam sistem kapitalisme menggunakan harta rakyat untuk menjalankan roda perekonomian. Di sisi lain, rakyat dikejar dengan berbagai pungutan pajak yang mencekik. Sungguh ironis!
Sistem Islam Tidak Menyusahkan Rakyat
Sepanjang tegaknya negara Islam, yakni Khilafah, menunjukkan potret pengaturan Islam dalam segala bidang kehidupan, termasuk soal APBN. APBN negara Khilafah berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar menjalankan program. Adapun Baitulmal sebagai Lembaga keuangan di dalam Khilafah telah memiliki pos pemasukan tetap yakni fai, ghanimah, anfal, jizyah, harta kepemilikan umum, dan zakat. Sedangkan pos-pos pengeluaran Khilafah berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Hal tersebut merupakan cermin pengamalan peran negara dalam Islam yakni sebagai raa’in (pemelihara) urusan rakyat.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Negara dalam Islam berperan sebagai pelayan atas rakyatnya, bukan malah menjadikan rakyat sebagai objek untuk memuluskan kepentingan penguasa. Dalam kapitalisme juga, negara berlepas tangan terhadap pengurusan rakyatnya. Kalaupun ada, sangat minimalis. Sebaliknya rakyat dipaksa untuk berjuang sendiri untuk mampu mengakses kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Satu-satunya mekanisme yang digunakan dalam sistem kapitalis adalah harga. Maka, hanya kalangan yang kaya saja yang mampu mengakses kebutuhannya secara layak, sementara rakyat kelas bawah harus siap menerima nasib hidup dalam penderitaan.
Negara dalam sistem Islam akan mengurusi rakyatnya dengan spirit ketakwaan. Karena kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dengan demikian, negara akan berupaya menjalankan perannya sebagai pemelihara urusan rakyat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya dengan sebaik-baiknya, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Negara akan mempergunakan harta dari Baitulmal untuk memenuhi kebutuhan rakyat tersebut, khususnya dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang merupakan harta milik umum. Negara tidak akan menyedot harta rakyat secara zalim dengan modus demi menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana halnya yang dilakukan sistem kapitalisme hari ini.
Kapitalisme akan senantiasa menyengsarakan rakyat karena sumber aturannya tidaklah berlandaskan pada syariat Islam, melainkan dari hasil pemikiran manusia. Adapun satu-satunya aturan kehidupan yang mampu melahirkan keadilan dan kesejahteraan adalah Islam, karena bersumber dari Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Hanya sistem Islam satu-satunya solusi. Wallahu’alam bis shawab.
