Oleh : Rut Sri Wahyuningsih
Member Revowriter
#MuslimahTimes –– Pembahasan mengenai BPJS tak kunjung reda, sebagaimana persoalan defisit yang kian membelit badan penyelenggara asuransi kesehatan di Indonesia itu. Muncul nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, tak terlalu mengherankan, sebab dalam tubuh kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilaktik oleh Presiden Joko Widodo memang banyak nama-nama yang sebenarnya tidak terlalu kapable untuk jabatannya.
Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, pada Sabtu, 2 November 2019, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi China, Ping An Insurance terkait evaluasi sistem IT masih dalam tahap perkenalan. Pembicaraan antara kedua belah pihak belum masuk ke soal pelaksanaan kerja.
Ping An Insurance Co, Ltd. merupakan perusahaan asuransi yang didirikan di Shekou, Shenzhen, pada 1988. Ping An Insurance merupakan subsidiari dari PA, holding jasa keuangan asal China. Grup ini adalah perusahaan asuransi pertama di China yang mengadopsi struktur kepemilikan saham.
Kedatangan Ping An Insurance di Indonesia beberapa waktu lalu, adalah sebagai tindak lanjut dari perkenalan antara Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dengan petinggi Ping An di Shenzen, China. Luhut mengisyaratkan sistem TI BPJS Kesehatan lemah. Dia mengatakan itu lantaran ada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tak patuh membayar iuran bulanan.
Ping An Insurance menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem TI BPJS Kesehatan. Pada tahap selanjutnya, perusahaan yang memiliki aset grup mencapai US$1,3 triliun itu berniat memperbaiki kelemahan teknologi badan asuransi pemerintah tersebut.
Semakin kentara apa yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan persoalan. Dalam hal ini kesehatan. Penguasa tidak menguasai hajat hidup orang banyak sebagai yang termaktub dalam UUD atau pancasila. Namun memberi kesempatan secara bertahap sekaligus meluas kepada Aseng dan asing.
Dan betapa bodohnya ketika dinyatakan ada pengaruh antara kelemahan IT BPJS dengan ketidakpatuh pembayaran iuran dari warga. Setelah PBJS dinaikkan 100% pada bulan sebelumnya ditambah dengan ancaman dipersulit dari pengurusan administrasi jika menunggak. Yang terjadi adalah diaduk-aduk antara yang haq dan yang batil. Padahal semestinya ini hanyalah ranah penguasa.
Yah, tingkat ekonomi yang berbeda telah memunculkan persoalan pelik. Untuk beberapa orang, besaran pembayaran iuran BPJS tak serta merta membuat mereka melunasi apa yang menjadi tanggungannya. Hidup terlalu mahal , kebutuhan tetap menuntut untuk terus dipenuhi. Padahal mereka juga harus membiayai pendidikan, sosial, ekonomi seorang diri.
Negara yang seharusnya menjadi tempat bersandar dan memang untuk itulah sebuah negara didirikan, samasekali tak memasukkan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Buktinya malah melegalisasi adanya asuransi dalam pelayan kesehatan. BPJS sejatinya adalah upaya pemerintah mengurusi urusan rakyat yang dibebankan kepada rakyat dan perusahan, dalam hal ini asuransi.
Dalam Islam asuransi adalah seuatu yang dilarang, sebab ia termasuk salah satu akod muamalah yang diharamkan oleh syara. Yaitu menjamin sesuatu yang belum pasti. Yaitu kesehatan. Siapa bisa menjamin seseorang sehat atau sakit? selain itu, akod yang lain adalah premi yang dibayar menjadi multi akod, simpan dan utang. Jika simpan, seharusnya bisa diambil pemiliknya sewaktu-waktu, namun BPJS hanya bisa diambil jika sakit saja. Dan keanggotaannya berlaku seumur hidup.
Utang, karena terkadang ketika sakit datang klaim pembiayaan seringkali tidak sama dengan jumlah premi yang sudah dibayar. Oleh BPJS lantas diambilkan dari premi peserta lain. Padahal mereka juga sama, tidak pernah membuat akod akan menutangi kepada si sakit. Parahnya, jika ada keterlambatan pembayaran malah kena sanksi administrasi.
Sudah jatuh tertimpa tangga pula, demikianlah nasib rakyat yang ingin sehat. Jadi, hari ini sehat bukan semata urusan sakit, tapi transaksi bisnis dengan aseng berkedok evaluasi sistem IT. Tabiat kapitalis tak pernah bisa disembunyikan lagi, begitu ada celah guna menguasai maka segala cara akan ditempuh. Negara kemudian memfasilitasi.
Apapun hari ini upaya penguasa guna memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan selama memakai sistem BPJS yang akarnya adalah kapitalisme maka selama itu pulalah kesehatan sekedar kayahalan semata. Yang ada rakyat akan terus diperas, guna membiayai kesehatannya sendiri ( prinsip gotong royong) sekaligus membiayai insfrastruktur dan gaji pegawainya.
Kita butuh sistem kesehatan yang benar-benar dijalankan demi kemaslahatan umat. Ini tidak akan berdiri diatas pondasi sekulerisme. Sebab, sebuah amanah tertunaikan adalah bagian dari kuatnya keimanan dan kesadaran pemimpin atas amanah yang ada dipundaknya tersebut. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ
“Tiga orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. (Dia) tidak sudi memandang muka mereka, (Dia) tidak akan membersihkan mereka daripada dosa (dan noda). Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. (Mereka ialah ): Orang tua yang berzina, Penguasa yang suka berdusta dan fakir miskin yang takabur.” (HR. Muslim)
Wallahu a’Lam biashowab.
